www.rmolsumsel.com – Travel biasanya identik dengan liburan, ransel, dan tiket pesawat. Namun ada satu jenis travel lain yang jarang kita bahas: perjalanan panjang pembenahan hukum. Setiap pernyataan pejabat soal korupsi sesungguhnya bagian dari rute besar menuju tujuan akhir bernama keadilan. Begitu pula saat Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Polri serta Kejaksaan memiliki tujuan sama dalam penanganan perkara korupsi.
Pernyataan tersebut terasa seperti penanda arah di persimpangan travel politik Indonesia. Publik lelah menyaksikan kasus korupsi berulang, sementara kepercayaan terhadap penegak hukum terus diuji. Dalam konteks itu, jaminan bahwa Polri dan Kejaksaan seirama menjadi penting. Pertanyaannya, apakah kompas sudah benar-benar selaras, atau ini sekadar brosur travel indah yang belum tentu cocok saat dijalani di lapangan?
Travel Panjang Pemberantasan Korupsi
Perjalanan pemberantasan korupsi menyerupai travel lintas negara dengan rute berliku. Kita punya institusi berbeda, regulasi berlapis, juga kepentingan politik yang tidak selalu sejalan. Di tengah keruwetan peta tersebut, Menko Polkam memegang peran seperti pemandu tur utama. Ia bertugas memastikan Polri serta Kejaksaan tidak tersesat rute, tidak berhenti di rest area kepentingan sesaat, serta tetap menuju tujuan bersama: penegakan hukum yang tegas.
Saat Menko Polkam menegaskan kesamaan tujuan, pesan tersembunyi yang terasa ialah pengakuan bahwa konflik kepentingan bisa saja muncul. Kita sudah menyaksikan beberapa kasus bergulir lambat, berhenti di tengah jalan, atau tiba-tiba hilang dari pemberitaan. Publik lalu bertanya-tanya: apakah aparat masih menempuh travel lurus menuju keadilan, atau sudah melipir ke jalur lain yang lebih nyaman untuk elite?
Dari sudut pandang pribadi, pernyataan sinkronisasi itu seharusnya bukan sekadar kata-kata. Ia perlu diterjemahkan menjadi mekanisme koordinasi jelas. Misalnya jadwal travel perkara korupsi yang transparan, batas waktu penanganan rasional, serta pembagian tugas rinci antara Polri dan Kejaksaan. Tanpa itu, pernyataan manis akan terasa seperti brosur destinasi wisata cantik namun fasilitas minim saat tiba.
Tujuan Sama, Metode Berbeda
Polri serta Kejaksaan seharusnya ibarat dua agen travel berbeda yang menjual paket ke destinasi identik. Tujuan mereka sama, rutenya mungkin berbeda, tetapi wisatawan bernama publik menginginkan satu hal: pengalaman adil tanpa tipu-tipu. Jika kedua agen lalu saling mencurigai, menjelekkan paket satu sama lain, atau malah rebutan penumpang, kepercayaan masyarakat ambruk. Pernyataan Menko Polkam menjadi penting karena berusaha meredam potensi gesekan tersebut.
Perbedaan kewenangan sebenarnya bisa diolah menjadi sinergi. Polri kuat pada tahap penyelidikan serta penyidikan awal. Kejaksaan punya otoritas kuat pada proses penuntutan hingga eksekusi. Jika diibaratkan travel, Polri mempersiapkan rute, memetakan risiko, juga mengumpulkan logistik. Kejaksaan mengantarkan rombongan hingga tiba di tujuan, memastikan tidak ada yang turun di tengah jalan demi kepentingan khusus.
Dari kacamata kritis, publik perlu mengawasi momen saat kedua lembaga saling tuding atau saling lempar tanggung jawab. Sering kali proses travel kasus korupsi berhenti di titik abu-abu: bukti dinilai kurang, unsur pasal meragukan, atau terjadi beda tafsir. Di sinilah peran Menko Polkam tidak cukup sebatas bicara di podium. Ia harus memfasilitasi ruang koordinasi tertutup namun terukur hasilnya, lalu menjelaskan capaian secara terbuka kepada masyarakat.
Travel Reformasi Hukum yang Tak Boleh Mundur
Jika kita jujur pada diri sendiri, pemberantasan korupsi masih terasa seperti travel panjang tanpa tanggal pasti kedatangan. Namun pernyataan bahwa Polri dan Kejaksaan memiliki tujuan sama memberi sedikit harapan bahwa peta perjalanan dapat diperbaiki. Menurut sudut pandang saya, kuncinya terletak pada tiga hal: integritas individu, desain kelembagaan, serta tekanan publik yang konsisten. Tanpa kombinasinya, setiap janji sinkronisasi akan berakhir sebagai poster promosi di bandara: menarik difoto, mudah dilupakan. Perlu keberanian untuk memangkas impunitas, menjadikan kasus besar sebagai prioritas, serta membuka data seluas mungkin. Hanya itu cara agar travel politik menuju negara bersih korupsi tidak berubah menjadi sekadar city tour keliling janji.
