www.rmolsumsel.com – Buka puasa lintas iman yang digelar jaringan Gusdurian di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Sidoarjo memberi napas segar bagi harapan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk politik pemerintahan yang kerap memecah warga, pertemuan sederhana ini justru memamerkan wajah lain negeri: tenang, tulus, serta terbuka pada perbedaan. Sosok Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid hadir menyuarakan keyakinan bahwa bangsa ini belum kehilangan arah. Ia mengingatkan, selama warganya mau duduk bersama, Indonesia masih punya peluang besar keluar dari jebakan polarisasi.
Peristiwa ini tampak kecil bila dibandingkan drama perebutan kursi, manuver partai, ataupun wacana koalisi baru dalam politik pemerintahan nasional. Namun justru di ruang sunyi seperti GKJW Sidoarjo, kita dapat menimbang ulang makna bernegara. Di sana, sajian takjil berdampingan dengan doa lintas iman, sementara jamaah masjid, jemaat gereja, serta aktivis komunitas sipil menyatu dalam satu agenda: merawat kemanusiaan. Dari ruang perjumpaan semacam itu, kita bisa melihat bagaimana politik pemerintahan seharusnya bertumpu pada martabat insan, bukan sekadar pada perhitungan elektoral.
Buka Puasa Lintas Iman: Cermin Politik Pemerintahan Sehat
Buka puasa lintas iman ini memperlihatkan bahwa solidaritas sosial mampu menembus sekat identitas. Gusdurian sejak lama dikenal sebagai jejaring yang mewarisi visi inklusif Gus Dur. Di GKJW Sidoarjo, visi itu berwujud kehadiran beragam tokoh lintas agama, aktivis perempuan, pegiat hak minoritas, serta warga sekitar. Mereka berkumpul bukan untuk membahas kursi kekuasaan, melainkan untuk merayakan kemanusiaan. Justru dari titik ini, politik pemerintahan memperoleh cermin: adil atau tidaknya kebijakan bisa diukur dari seberapa aman kelompok rentan merasakan kebersamaan.
Kerap kita mengandaikan politik pemerintahan hanya soal undang-undang, anggaran, serta kebijakan resmi. Padahal, roh pemerintahan lahir dari kebiasaan warga berinteraksi. Acara buka puasa lintas iman menunjukkan adanya etika publik yang tumbuh dari bawah. Ketika gereja membuka ruang bagi umat Islam berbuka, pesan simbolik mengalir deras: negara seharusnya menjaga, bukan mencurigai, perjumpaan lintas iman. Di titik inilah, kebajikan sosial berubah menjadi inspirasi untuk desain kebijakan yang lebih melindungi kebebasan beragama.
Saya memandang kegiatan ini sebagai kritik halus terhadap praktik politik pemerintahan yang selama ini mudah tergoda eksploitasi isu agama. Sementara elite bertarung lewat narasi identitas, warga di GKJW Sidoarjo justru melakukan hal sebaliknya: menurunkan ketegangan, menghapus prasangka, lalu berbagi meja makan. Inilah bentuk politik kewargaan, di mana ruang perjumpaan konkret mematahkan stereotip antarkelompok. Kalau momen seperti ini diperbanyak, bank kepercayaan sosial meningkat. Pada akhirnya, pemerintahan lebih mudah menjalankan kebijakan tanpa harus tersandera isu sektarian.
Warisan Gus Dur dan Relevansi bagi Politik Pemerintahan
Nama Gus Dur selalu lekat pada isu demokrasi serta kebhinekaan. Warisan pemikirannya terasa kuat di acara buka puasa lintas iman ini. Shinta Nuriyah bukan hanya istri almarhum presiden, ia juga penjaga nyala gagasan bahwa agama seharusnya membebaskan, bukan menakut-nakuti. Ketika ia menyatakan Indonesia masih punya harapan, pernyataan itu terdengar sebagai evaluasi lembut terhadap arah politik pemerintahan hari ini. Harapan muncul bukan karena elite bertutur manis, melainkan karena di akar rumput masih ada keberanian merawat ruang bersama.
Warisan Gus Dur menggambarkan politik pemerintahan yang menempatkan warga minoritas sebagai bagian keluarga bangsa, bukan beban. Sikap membela kelompok kecil, menolak diskriminasi, serta memberi ruang dialog terbuka, menjadi prinsip utama. Buka puasa lintas iman memperjelas prinsip itu. Gereja berubah menjadi rumah bersama sementara waktu, mengaburkan batas mayoritas-minoritas. Analogi ini penting, sebab pemerintahan pun seharusnya menciptakan kebijakan seperti rumah: melindungi semua penghuni, bukan hanya golongan dominan yang berisik.
Bila kita tarik ke konteks lebih luas, acara tersebut adalah bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan yang kerap meminggirkan kelompok marjinal. Dalam banyak kasus, konflik bercorak agama sering muncul bukan karena kebencian turun-temurun, melainkan karena absennya kehadiran adil dari politik pemerintahan. Ketika aparat lamban, regulasi tumpul, atau birokrasi berpihak, prasangka mudah menyala. Inisiatif lintas iman seperti di GKJW Sidoarjo mengirim pesan bahwa negara perlu hadir sebagai penjamin ruang dialog, bukan sekadar pemadam saat konflik meledak.
Belajar dari GKJW Sidoarjo: Menata Ulang Arah Kekuasaan
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat kegiatan buka puasa lintas iman ini sebagai laboratorium kecil untuk menata ulang arah politik pemerintahan Indonesia. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin memperkuat persatuan, seharusnya mereka belajar dari format perjumpaan semacam ini. Kebijakan publik mesti dirancang agar memperluas kesempatan pertemuan lintas kelompok, bukan sebaliknya. Anggaran bisa dialokasikan bagi program dialog komunitas, dukungan legal terhadap rumah ibadah yang menjadi ruang interaksi, serta pendidikan publik tentang toleransi. Pada akhirnya, kekuasaan akan dinilai bukan dari seberapa rapat koalisi partai, melainkan dari seberapa aman setiap warga, tanpa memandang iman maupun asal-usul, dapat duduk satu meja. Dari GKJW Sidoarjo kita diingatkan bahwa masa depan negeri tidak hanya ditentukan ruang sidang parlemen, tetapi juga oleh kesediaan berbagi takjil, senyum, dan cerita. Di sanalah politik menemukan kembali jiwanya: melayani manusia.
