www.rmolsumsel.com – Perbincangan soal penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gugus Nusantara (BGN) langsung menyentuh ranah politik praktis. Banyak pihak mengira Presiden Prabowo Subianto hanya membayar jasa lama, sebab Nanik pernah masuk tim sukses. Namun, jika ditelaah lebih jauh, alasan tersebut terasa terlalu dangkal. Justru, ada faktor lain yang jauh lebih strategis, terutama terkait kemampuan mengelola konten informasi di era banjir data.
Penunjukan ini membuka diskusi lebih luas mengenai arah pemerintahan baru. Bukan semata soal balas budi, melainkan bagaimana figur dengan latar belakang jurnalisme, jaringan media, serta pengalaman mengelola narasi publik dipakai untuk memperkuat posisi negara. Dalam konteks itu, kata kunci konten mendadak menjadi sangat penting. Negara tidak hanya perlu kebijakan kuat, tapi juga kemampuan mengemas cerita agar dipercaya, dipahami, lalu didukung masyarakat.
BGN, Narasi Negara, dan Pertarungan Konten
BGN bisa dibaca sebagai simbol ambisi baru pemerintahan Prabowo: mengonsolidasikan narasi kebangsaan secara lebih terstruktur. Di tengah suasana informasi yang serba cepat, pemerintahan modern bersaing bukan hanya lewat program, melainkan melalui konten yang konsisten. Lembaga semacam BGN berpotensi menjadi dapur besar produksi wacana. Bukan sekadar humas, melainkan pusat kurasi gagasan tentang arah bangsa, icon, dan prioritas pembangunan.
Pada titik ini, sosok seperti Nanik punya nilai tambah. Latar belakang jurnalis menghadirkan kepekaan membaca arus isu, ritme media, hingga pola konsumsi konten publik. Pengalaman tersebut memudahkan perancangan strategi komunikasi yang tidak kaku. Pemerintah butuh kemampuan bercerita, bukan cuma paparan data kering. Cerita itu harus menyentuh emosi, logika, sekaligus rasa keadilan warga. Tanpa konten yang kuat, program terbaik sekali pun berisiko tenggelam.
Namun, konsolidasi narasi negara selalu membawa risiko. Ada kekhawatiran bahwa produksi konten resmi justru berubah menjadi propaganda yang mengabaikan kritik. Di sinilah pentingnya garis batas etis. Lembaga seperti BGN mesti mampu menyeimbangkan antara kebutuhan memperkuat legitimasi dan kewajiban menjaga ruang publik tetap sehat. Negara perlu narasi, tetapi warga juga butuh transparansi, data terbuka, serta ruang dialog, bukan sekadar arus informasi satu arah.
Alasan Strategis di Balik Penunjukan Nanik
Persoalan utama bukan sekadar karena Nanik pernah berada di lingkar kampanye. Rekam jejaknya mengindikasikan kemampuan membangun jejaring, memahami ekosistem media, dan meracik konten yang efektif. Presiden butuh figur yang paham cara menggabungkan wacana politik, budaya, dan identitas nasional menjadi satu paket narasi utuh. BGN bisa menjadi motor penggerak upaya itu, sehingga pilihan kepala lembaga jelas tidak bisa asal tunjuk.
Prabowo dikenal piawai menggunakan simbol dan cerita. Dari istilah besar seperti kemandirian pangan, kedaulatan energi, sampai gagasan tentang kekuatan militer, semua itu dirangkai lewat konten yang mudah diingat. Penunjukan Nanik dapat dibaca sebagai perpanjangan tangan visi tersebut. Pemerintah hendak memastikan pesan tidak tercerai-berai di berbagai institusi, namun terkonsolidasi melalui satu simpul koordinasi narasi. Bila berhasil, publik akan melihat alur cerita pembangunan yang lebih konsisten.
Dari sudut pandang pribadi, langkah ini mengandung dua lapis pesan. Pertama, Prabowo memberi sinyal bahwa pertarungan ke depan bukan cuma ekonomi dan keamanan, melainkan konten informasi. Kedua, ia ingin menunjukkan bahwa loyalitas saja tidak cukup; kapasitas teknis mengelola narasi jauh lebih menentukan. Walau demikian, pertanyaan publik mengenai transparansi proses seleksi, mekanisme evaluasi, serta akuntabilitas BGN tetap relevan. Narasi hebat tanpa pengawasan bisa berujung pada kultus, bukan kepercayaan sehat.
Konten sebagai Alat Kuasa dan Ruang Partisipasi
Dalam era digital, konten bukan hanya alat kuasa, namun juga medium partisipasi warga. Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menegaskan bahwa negara mulai serius menggarap dimensi ini. Tantangannya, apakah konten yang lahir dari BGN hanya akan memoles citra atau justru membuka ruang dialog lebih luas? Ke depan, publik berhak menguji: sejauh mana lembaga ini menghadirkan informasi jujur, mengakui kelemahan, sekaligus mengajak masyarakat terlibat. Pada akhirnya, kualitas konten negara akan mencerminkan kualitas keberanian pemerintah menghadapi kenyataan, bukan sekadar kemahiran membangun ilusi. Refleksi ini penting agar kita tidak hanya menjadi penonton narasi besar, melainkan subjek yang turut menulis arah cerita bangsa.
