www.rmolsumsel.com – Polemik pemangkasan anggaran pro-rakyat di Kalimantan Timur kembali mengemuka. DPRD Kaltim menuntut gubernur tidak berhenti pada kata maaf, namun segera mengembalikan pos-pos penting bagi layanan publik. Perseteruan ini menarik disimak melalui kacamata pemasaran politik, sebab publik tidak lagi sekadar menilai angka di APBD, tetapi juga citra kepemimpinan saat krisis kepercayaan. Ketika anggaran pendidikan, …
