Sidang Praperadilan Roy Suryo dan Marketing Politik

www.rmolsumsel.com – Sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait ijazah Presiden Jokowi bukan sekadar urusan hukum. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana isu sensitif diolah layaknya strategi marketing politik. Narasi keras mengenai penangkapan, hingga analogi peristiwa G30S/PKI, bukan hanya argumen di ruang sidang, melainkan pesan publik yang ingin membentuk persepsi luas. Di era perhatian menjadi komoditas utama, langkah hukum sering kali berubah menjadi panggung komunikasi terencana.

Pertarungan narasi seputar ijazah, legalitas, serta prosedur penangkapan memperlihatkan bagaimana panggung peradilan berubah menjadi arena marketing opini. Tokoh politik, pengacara, sampai pendukung masing-masing kubu saling berebut ruang di media massa maupun media sosial. Tulisan ini mencoba membedah sidang praperadilan Roy Suryo bukan hanya dari sisi kasus, namun juga dari sudut pandang marketing politik, komunikasi krisis, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Sidang Praperadilan sebagai Panggung Marketing Politik

Praperadilan pada dasarnya dirancang untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Namun ketika penggugat merupakan figur publik seperti Roy Suryo, dinamika berubah signifikan. Setiap pernyataan di depan media berpotensi menjadi materi marketing politik, sengaja maupun tidak. Klaim bahwa penangkapan menyerupai suasana G30S/PKI, misalnya, menciptakan asosiasi emosional tajam. Analogi ini menempel di benak publik, bahkan sebelum orang memahami isi berkas hukum.

Dari sudut pandang marketing, ini adalah teknik framing. Suatu peristiwa hukum dipaket sebagai drama historis besar. Publik tidak lagi melihat sebatas prosedur penegakan hukum, tetapi tragedi politik berlapis sejarah. Strategi seperti ini efektif meraih atensi, walau rawan menyulut polarisasi. Ketika isu ijazah presiden sudah lama menjadi bahan perdebatan, praperadilan menjadi “episode baru” konten politik. Setiap episode butuh hook emosional agar tetap relevan di tengah banjir informasi.

Di sini muncul pertanyaan etis: sejauh mana pihak terlibat kasus boleh memanfaatkan bahasa hiperbolik demi keuntungan marketing opini? Hukum seharusnya bersandar pada bukti, pasal, dan argumentasi rasional. Namun arena publik bekerja lewat impresi cepat serta narasi sederhana. Kontras inilah yang membuat sidang praperadilan semacam ini terasa seperti perpaduan antara ruang sidang, konferensi pers, sekaligus kampanye soft. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa mengaburkan garis antara kebenaran hukum dan kebenaran versi marketing.

Analogi G30S/PKI: Strategi Narasi atau Manipulasi?

Membawa analogi G30S/PKI ke konteks penangkapan adalah langkah komunikatif yang sangat berhitung. Peristiwa 1965 memiliki muatan traumatik besar bagi bangsa. Begitu istilah itu terucap, memori kolektif bergerak, ketakutan lama diaktifkan kembali. Dari kacamata marketing, ini jelas penggunaan storytelling radikal. Sebuah tindakan penegakan hukum dihubungkan dengan bab gelap sejarah, menciptakan nuansa ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi.

Pertanyaannya, apakah perbandingan itu proporsional? Secara historis, G30S/PKI melibatkan kekerasan masif, pembunuhan, penangkapan sewenang‑wenang, serta stigmatisasi lintas generasi. Menyamakan prosedur penangkapan tokoh publik masa kini dengan momen tersebut berisiko meremehkan penderitaan para korban masa lalu. Di titik ini, strategi marketing narasi bisa berubah menjadi manipulasi emosi. Bukan lagi membantu publik memahami konteks, tetapi menempatkan mereka dalam ketakutan yang belum tentu relevan.

Dari perspektif pribadi, penggunaan analogi ekstrem justru menurunkan kualitas argumen hukum itu sendiri. Jika posisi Roy Suryo kuat secara yuridis, semestinya fokus pada ketidaksesuaian prosedur, bukti, atau pelanggaran hak. Ketika retorika historis lebih dominan daripada analisis pasal, publik sulit membedakan mana fakta, mana dramatisasi. Inilah bahaya marketing politik tanpa etika: suara paling keras sering mengalahkan argumen paling masuk akal.

Marketing Opini, Media, dan Tanggung Jawab Publik

Media memegang peran penting dalam membesarkan atau mengecilkan efek marketing politik dari sidang praperadilan ini. Potongan pernyataan paling sensasional kerap ditempatkan sebagai judul, sementara konteks hukum tersaji sekilas di tubuh berita. Di sisi lain, publik juga punya andil besar. Setiap kali kita membagikan cuplikan retorika tanpa verifikasi, kita ikut memperkuat strategi marketing opini tersebut. Pada akhirnya, sidang Roy Suryo bukan hanya cermin konflik politik, melainkan cermin perilaku konsumsi informasi kita sendiri. Jika masyarakat ingin demokrasi sehat, kita perlu mengembangkan kebiasaan membaca utuh, menguji klaim, serta menolak digiring sekadar oleh judul bombastis. Refleksi ini penting agar ruang hukum tetap menjadi tempat mencari keadilan, bukan sekadar panggung kampanye terselubung.