www.rmolsumsel.com – Perdebatan seputar jadwal Muktamar Nahdlatul Ulama kembali mengemuka, terutama ketika konflik PBNU terasa menghangat di ruang publik. Di tengah riuh wacana, nama Gus Ipul, tokoh NU sekaligus politisi kawakan, kembali disebut sebagai sosok yang memberi penjelasan cukup tenang mengenai situasi tersebut. Bukan hanya soal tanggal dan lokasi, penjelasannya membuka ruang diskusi lebih luas tentang arah organisasi, dinamika elite, juga masa depan NU sebagai kekuatan sosial keagamaan terbesar di Indonesia.
Tulisan ini mencoba membedah penjelasan itu dari sudut pandang independen, dengan menaruh konflik PBNU sebagai kata kunci utama pembacaan. Bukan untuk menyulut api perseteruan, melainkan menjadikannya cermin: bagaimana NU mengelola perbedaan, kepentingan, serta regulasi organisasi. Muktamar seharusnya bukan sekadar ajang perebutan kursi, tetapi momentum penataan ulang visi. Di titik inilah, cara Gus Ipul mengurai jadwal Muktamar layak dikaji lebih jauh, terutama terkait keseimbangan antara aspek hukum organisasi, politik, dan etika keulamaan.
Penjelasan Gus Ipul tentang Jadwal Muktamar
Gus Ipul menempatkan jadwal Muktamar sebagai persoalan strategis, bukan sekadar urusan teknis panitia. Menurutnya, keputusan soal waktu akan memengaruhi suhu konflik PBNU, arah konsolidasi, serta kualitas keputusan yang dihasilkan. Jika jadwal dipaksakan tanpa konsensus memadai, risiko kian besar: muncul kecurigaan, boikot, bahkan delegitimasi hasil Muktamar. Di sisi lain, penundaan tanpa alasan kuat juga dapat dibaca sebagai manuver politik terselubung.
Ia menekankan perlunya kepatuhan terhadap AD/ART NU sekaligus kepekaan atas konteks sosial politik nasional. NU tidak hidup di ruang hampa. Situasi pemilu, kebijakan pemerintah, bahkan isu global ikut memberi tekanan. Konflik PBNU sering melebar karena jadwal Muktamar dianggap terkait urusan dukung-mendukung kekuasaan. Di titik itu, penjelasan Gus Ipul sebenarnya mengajak warga Nahdliyin melihat jadwal bukan sebagai angka kalender semata, tetapi simpul dari banyak kepentingan.
Dari penjelasan tersebut, tampak upaya membangun suasana lebih teduh. Alih-alih menyiram bensin ke api konflik PBNU, ia mencoba mengarahkan wacana ke kerangka aturan dan musyawarah. Argumennya seolah berkata: mari kembali ke prosedur, hormati lembaga, lalu bicarakan perbedaan secara terbuka. Menurut saya, pendekatan ini penting agar Muktamar tidak berubah menjadi arena balas dendam politik internal, tetapi tetap menjadi forum ilmiah, organisatoris, dan spiritual.
Dimensi Konflik PBNU di Balik Penentuan Jadwal
Konflik PBNU pada dasarnya tidak tunggal. Ada lapis ideologi, jaringan, hingga kepentingan politik praktis. Jadwal Muktamar sering menjadi titik krusial karena terkait siklus kekuasaan organisasi. Pihak tertentu mungkin merasa diuntungkan jika Muktamar maju, karena mesin dukungan sudah siap. Pihak lain justru menginginkan penundaan agar punya waktu membangun konsolidasi. Gus Ipul menyentuh aspek ini secara halus, seakan mengingatkan bahwa setiap usulan waktu memiliki konsekuensi politis.
Dari sudut pandang saya, keterbukaan menyebut dimensi konflik PBNU justru lebih sehat daripada pura-pura semuanya harmonis. Konflik bukan selalu tanda kerusakan, melainkan sinyal bahwa energi gagasan dan kepentingan sedang bertemu. Masalah muncul ketika konflik tidak diatur rapi, sehingga merembet ke akar rumput, memecah jamaah hingga tingkat ranting. Di sini peran tokoh seperti Gus Ipul penting, untuk menerjemahkan sengketa elite menjadi percakapan yang tetap santun di kalangan warga NU biasa.
Bila konflik PBNU dibiarkan mengendalikan jadwal Muktamar, bukan sebaliknya, organisasi akan terus reaktif. Agenda besar NU, seperti penguatan pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penguatan toleransi, bisa tersisih oleh drama elite. Jadwal Muktamar seharusnya dirancang demi kepentingan jangka panjang organisasi, bukan kepentingan jangka pendek kandidat. Penjelasan Gus Ipul, menurut saya, mencoba menggeser fokus ke arah itu: jadwal sebagai instrumen kemaslahatan organisasi, bukan alat tawar-menawar politik sempit.
Muktamar sebagai Momentum Rekonsiliasi
Bila dibaca lebih jauh, penjelasan mengenai jadwal Muktamar mengandung pesan rekonsiliasi. Konflik PBNU tidak mungkin hilang sepenuhnya, namun dapat dikelola agar tidak menjelma perpecahan berkepanjangan. Muktamar bisa menjadi forum meminta maaf, merevisi kesalahan, sekaligus menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa lebih elegan. Di sinilah saya melihat nilai penting gagasan keteraturan jadwal: ia memberi kepastian ruang perjumpaan. Penutupnya, konflik hanyalah episode, sedangkan NU jauh lebih besar daripada perseteruan siapa pun. Muktamar yang tertata baik akan membantu NU kembali pada tugas utama: merawat tradisi, memperkuat bangsa, juga menjaga kemanusiaan.
