www.rmolsumsel.com – Perdebatan seputar masa depan politik Indonesia kembali menghangat. Isu sistem pemilu menjadi sorotan, terutama ketika PDI Perjuangan Kalimantan Tengah menegaskan sikap tegak lurus mengikuti arahan DPP. Dukungannya terhadap sistem pemilihan langsung bukan sekadar mengikuti arus, melainkan bagian dari pilihan strategis untuk menjaga legitimasi kekuasaan berlandaskan suara rakyat. Sikap ini menarik untuk dibedah, sebab menggambarkan dinamika politik internal partai sekaligus respons terhadap perubahan zaman.
Di tengah wacana penguatan demokrasi, pemilihan langsung sering dikritik karena biaya tinggi serta potensi konflik horizontal. Namun, PDI-P Kalteng memilih berdiri pada posisi yang menilai pemilu langsung masih relevan bagi pembangunan politik kebangsaan. Keputusan ini menantang narasi pesimistis tentang demokrasi elektoral. Bagi saya, langkah tersebut menunjukkan keberanian mengambil risiko politik sambil mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama proses kekuasaan.
Pemilihan Langsung dan Arah Politik PDI-P Kalteng
Saat berbicara mengenai pemilu, sering muncul pertanyaan mendasar: apakah pemilihan langsung benar-benar memperkuat politik demokratis atau justru menciptakan distorsi? PDI-P Kalimantan Tengah menyatakan tetap setia pada garis kebijakan DPP, mendukung pemilihan langsung untuk presiden serta kepala daerah. Dukungan tersebut menegaskan posisi partai sebagai aktor politik nasional, bukan sekadar pemain lokal. Di mata publik, konsistensi ini berpotensi mengembalikan kepercayaan terhadap partai ketika citra politik cenderung tercemar kasus korupsi serta pragmatisme kekuasaan.
Pertaruhan utamanya berada pada keyakinan bahwa rakyat masih menjadi subjek utama politik, bukan objek mobilisasi suara. Pemilihan langsung memberi ruang kontrol publik atas pemimpin, walau belum ideal. Saat mekanisme perantara terlalu kuat, ada risiko pemusatan kekuasaan pada elit politik. Di titik ini, sikap tegak lurus PDI-P Kalteng sejalan narasi besar partai sebagai pengusung demokrasi kerakyatan. Meski realitas praktik sering jauh dari harapan, komitmen normatif terhadap pemilu langsung tetap penting sebagai rambu arah reformasi politik jangka panjang.
Dari perspektif saya, dukungan terhadap pemilihan langsung patut diapresiasi, tetapi tidak cukup berhenti pada tataran slogan. Politik elektoral sering berubah menjadi ritual lima tahunan tanpa pendalaman substansi kebijakan. PDI-P Kalteng punya peluang menunjukkan bahwa pembelaan terhadap pemilu langsung berarti juga mendorong pendidikan politik, transparansi pendanaan kampanye, serta pembatasan manuver oligarki. Tanpa pembenahan menyeluruh, pemilihan langsung hanya mengganti bentuk, bukan watak kekuasaan. Tantangan besarnya adalah membuktikan bahwa garis lurus terhadap DPP juga sejalan aspirasi warga Kalimantan Tengah.
Dinamika Politik Daerah dan Loyalitas terhadap DPP
Loyalitas struktural pada DPP sering dibaca sebagai ketaatan buta. Namun, pada konteks politik PDI-P Kalteng, saya melihat potensi tafsir berbeda. Tegak lurus terhadap garis partai dapat menjadi landasan konsolidasi ketika politik lokal dikepung kepentingan jangka pendek. Di banyak daerah, tekanan penguasa ekonomi mudah mempengaruhi sikap partai. Dengan memilih sejalan DPP terkait pemilihan langsung, pengurus Kalteng mengirim sinyal bahwa mereka menempatkan platform politik utama di atas negosiasi sempit elitis.
Meski begitu, loyalitas vertikal memiliki sisi gelap jika tidak diimbangi dialog horizontal dengan konstituen. Politik sehat mensyaratkan mekanisme umpan balik dua arah. PDI-P Kalteng perlu membuktikan bahwa sikap tegak lurus bukan hanya bentuk disiplin organisasi, melainkan hasil pertemuan antara garis ideologis partai serta kebutuhan riil warga. Di sinilah pentingnya forum musyawarah publik, dengar pendapat, maupun riset kebijakan. Tanpa proses tersebut, dukungan terhadap pemilu langsung bisa terlihat sebagai instruksi dari atas, bukan tuntutan organik masyarakat politik lokal.
Dalam pandangan pribadi, dinamika politik daerah sering kali jauh lebih kompleks dibanding wacana nasional. Kalimantan Tengah memiliki karakter sosial, ekonomi, dan kultural sendiri. Ada persoalan agraria, lingkungan, serta ketimpangan pembangunan. Pemilihan langsung memberi kanal bagi isu-isu tersebut masuk ranah kebijakan, asalkan partai mengusung figur yang dekat komunitas, bukan sekadar populer. Loyalitas ke DPP seharusnya berjalan beriringan dengan keberanian mengusulkan model kampanye, rekrutmen calon, serta pola komunikasi publik yang sesuai konteks lokal. Jika berhasil, PDI-P Kalteng dapat menjadi contoh bagaimana politik nasional melekat kuat pada realitas daerah.
Tantangan Masa Depan Politik Pemilu Langsung
Ke depan, keteguhan PDI-P Kalteng mendukung pemilihan langsung akan diuji oleh tiga hal utama: biaya politik, kualitas kader, dan kepercayaan publik. Tanpa pembiayaan transparan, pemilu langsung rawan dikuasai pemodal besar. Tanpa kader berintegritas, rakyat hanya berpindah dari satu elite ke elite lain. Tanpa perbaikan komunikasi, kejenuhan pemilih terhadap politik dapat meningkat. Saya melihat sikap tegak lurus DPP membuka peluang perbaikan, asalkan diikuti lompatan kualitas organisasi. Kesimpulannya, masa depan politik Indonesia tidak ditentukan sistem saja, tetapi sejauh mana partai, termasuk PDI-P Kalteng, berani merawat demokrasi melampaui ritual pemilu, menjadikannya ruang pembelajaran kolektif serta refleksi bersama tentang arah bangsa.
