RPJMD Papua 2025–2029: Arah Baru Pembangunan Tanah Papua

www.rmolsumsel.com – Kesepakatan DPR Papua atas Rancangan Awal RPJMD Papua 2025–2029 menandai babak penting bagi arah pembangunan provinsi ini lima tahun ke depan. Dokumen rpjmd bukan sekadar kumpulan program, melainkan kompas strategis yang menghubungkan janji politik kepala daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Dari sinilah keputusan anggaran, prioritas proyek publik, hingga fokus kebijakan sosial akan diturunkan secara bertahap.

Penyusunan rpjmd juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kegagalan masa lalu sekaligus mengunci peluang baru. Papua menyimpan potensi besar namun masih berhadapan dengan tantangan berat, mulai dari ketimpangan layanan publik hingga infrastruktur dasar. Dengan rpjmd 2025–2029 disepakati sebagai rancangan awal, publik kini perlu mengawasi isi, arah, serta konsistensi pelaksanaannya agar benar-benar menjawab kebutuhan orang Papua, bukan sekadar formalitas birokrasi.

Makna Strategis RPJMD Papua 2025–2029

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode lima tahun. Di Papua, rpjmd 2025–2029 akan menjadi panduan menyeluruh bagi pemerintah provinsi ketika menyusun kebijakan tahunan. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hingga rincian program dinas teknis, seluruhnya wajib merujuk pada rpjmd agar arah pembangunan tetap terjaga, tidak berubah-ubah mengikuti selera sesaat.

Kesepakatan ranwal rpjmd di DPR Papua menunjukkan proses perencanaan sudah memasuki tahap politis sekaligus teknokratis. Artinya, rumusan visi-misi kepala daerah mulai diterjemahkan menjadi sasaran terukur. Pada titik ini, diskusi antara legislatif serta eksekutif memegang peran krusial. Mereka harus menimbang aspirasi masyarakat, data faktual, serta kapasitas fiskal. Tanpa keseimbangan ketiganya, rpjmd berisiko hanya menjadi daftar keinginan tanpa peluang implementasi.

Dari sudut pandang penulis, momen perumusan rpjmd Papua seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang koreksi kolektif. Evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya perlu dibuka ke publik, termasuk data keberhasilan maupun kegagalan. Dengan begitu, rpjmd 2025–2029 dapat memutus pola perencanaan copy-paste yang sering terjadi. Papua memerlukan terobosan berbasis konteks lokal, bukan sekadar menyalin indikator pembangunan nasional tanpa adaptasi.

Prioritas Pembangunan: Dari Infrastruktur ke Kualitas Hidup

Isu pertama yang layak ditempatkan sebagai prioritas rpjmd Papua adalah pemerataan akses layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, serta air bersih masih belum dinikmati secara setara, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan. Rencana jangka menengah perlu memberi bobot besar pada pemenuhan kebutuhan esensial tersebut. Pembangunan jalan dan jembatan tetap penting, namun orientasinya mesti jelas: memudahkan orang mengakses sekolah, puskesmas, serta pasar lokal.

Selanjutnya, rpjmd Papua 2025–2029 semestinya memberi ruang luas bagi penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas. Komoditas pertanian, perikanan, serta hasil hutan non-kayu dapat menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat jika mendapat dukungan kebijakan yang tepat. Pemerintah provinsi sebaiknya tidak hanya fokus pada proyek berskala besar, tetapi juga memperkuat rantai nilai di tingkat kampung. Misalnya, dukungan pasca-panen, akses permodalan, hingga bantuan pemasaran.

Dari perspektif jangka panjang, kualitas sumber daya manusia Papua harus menjadi akar dari seluruh strategi rpjmd. Investasi pada pendidikan kontekstual, pelatihan vokasi, serta beasiswa bagi anak muda Papua akan menentukan keberlanjutan pembangunan. Tanpa kapasitas manusia yang memadai, infrastruktur canggih maupun anggaran besar hanya melahirkan ketergantungan. Rpjmd perlu memberi sinyal tegas bahwa pembangunan manusia bukan pelengkap, melainkan fokus utama.

Otonomi Khusus, Politik Anggaran, dan RPJMD

Keberadaan dana Otonomi Khusus memberi peluang sekaligus tantangan bagi Papua. Rpjmd menjadi instrumen penting untuk memastikan dana besar tersebut benar-benar menetes sampai ke tingkat akar rumput. Tanpa peta jalan yang jelas, alokasi Otsus mudah terjebak pada belanja rutin birokrasi. Melalui rpjmd, prioritas penggunaan Otsus dapat dikunci pada sektor strategis, misalnya pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Politik anggaran di DPR Papua juga tidak bisa dilepaskan dari substansi rpjmd. Setiap tahun, pembahasan APBD seharusnya menurunkan sasaran rpjmd ke bentuk program konkret. Apabila terjadi beda arah antara rpjmd dan APBD, indikator keberhasilan pembangunan pasti sulit dicapai. Di sinilah pentingnya komitmen bersama. Legislatif dan eksekutif perlu menjaga konsistensi agar rpjmd bukan hanya dokumen formal yang disahkan sekali, lalu dilupakan.

Penulis memandang rpjmd dapat berfungsi sebagai kontrak sosial antara pemerintah serta warga. Namun kontrak ini baru bermakna jika target, indikator, dan strategi dilaporkan secara berkala kepada publik. Transparansi kemajuan pelaksanaan rpjmd akan memudahkan warga memantau janji pembangunan. Mekanisme partisipatif, seperti forum konsultasi publik tahunan, perlu dirancang masuk ke dalam rpjmd, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial.

Partisipasi Masyarakat Papua dalam Proses RPJMD

Salah satu kelemahan perencanaan pembangunan di banyak daerah terletak pada minimnya suara warga. Rpjmd sering disusun oleh tim kecil di kantor pemerintahan dengan partisipasi terbatas. Untuk Papua, pendekatan semacam itu berpotensi menimbulkan kesenjangan antara dokumen perencanaan serta realitas lapangan. Wilayah yang begitu luas dan beragam memerlukan dialog intensif dengan komunitas, termasuk tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda.

Rancangan awal rpjmd seharusnya menjadi pintu masuk keterlibatan publik sejak awal, bukan baru di ujung proses. Pemerintah provinsi dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti forum daring, survei, serta kanal aspirasi terbuka guna menghimpun masukan. Namun partisipasi bermakna tidak cukup dengan mengumpulkan saran. Mekanisme penyusunan rpjmd perlu menjelaskan dengan jujur alasan sebuah usulan diterima ataupun ditolak.

Dari sudut pandang penulis, partisipasi masyarakat Papua juga penting untuk membangun rasa kepemilikan terhadap rpjmd. Ketika warga merasa terlibat, mereka lebih cenderung mengawal pelaksanaan dan tidak sekadar menjadi penonton. Dalam konteks Papua yang kerap diliputi ketegangan sosial dan ketidakpercayaan, proses penyusunan rpjmd yang terbuka dapat berfungsi sebagai ruang dialog pembangunan. Ruang ini berpotensi menurunkan kecurigaan, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Tantangan Implementasi RPJMD di Lapangan

Walau rpjmd dapat disusun dengan sangat ideal, tantangan sesungguhnya justru muncul pada tahap pelaksanaan. Kondisi geografis Papua yang berat sering membuat program tertunda, biaya membengkak, atau bahkan gagal. Selain itu, kapasitas aparatur daerah di beberapa wilayah masih terbatas, terutama terkait perencanaan teknis, pengadaan, dan pengawasan. Jika tantangan ini tidak dihitung sejak awal, banyak target rpjmd akan sulit tercapai.

Aspek tata kelola juga perlu mendapat perhatian khusus. Rpjmd mesti memasukkan strategi penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi. Tanpa perbaikan tata kelola, peningkatan anggaran malah berisiko melahirkan kebocoran baru. Audit berkala, sistem pelaporan digital, serta pelibatan lembaga pengawas independen perlu diposisikan sebagai bagian integral dari rpjmd, bukan sekadar lampiran administratif.

Penulis melihat perlunya inovasi pelaksanaan rpjmd yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Misalnya, penggunaan pendekatan klaster wilayah agar program untuk daerah pesisir, pegunungan, dan perkotaan dirancang berbeda. Pendekatan seragam seringkali tidak sesuai keadaan lapangan. Dengan mengakui keragaman kondisi geografis sekaligus sosial, implementasi rpjmd berpeluang lebih efisien, realistis, dan berkelanjutan.

RPJMD sebagai Peta Jalan Transformasi Papua

Rpjmd Papua 2025–2029 berpeluang menjadi peta jalan transformasi jika disusun secara berani namun tetap rasional. Transformasi di sini bukan hanya soal proyek fisik besar, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap pembangunan. Paradigma lama yang menempatkan masyarakat sebagai objek bantuan perlu digeser menuju pola kemitraan. Warga Papua seharusnya diposisikan sebagai pelaku utama, sementara pemerintah bertugas membuka akses, memberi perlindungan, serta menguatkan kapasitas.

Transformasi juga menyangkut cara pengukuran keberhasilan rpjmd. Indikator tidak cukup berhenti pada panjang jalan terbangun atau jumlah gedung berdiri. Kualitas hidup, rasa aman, peluang kerja bermartabat, serta terjaganya lingkungan mesti ikut menjadi tolok ukur. Ketika indikator memotret hal-hal yang dirasakan langsung masyarakat, kebijakan akan terdorong lebih manusiawi, tidak semata-mata mengejar angka statistik.

Dari kacamata penulis, rpjmd ideal untuk Papua adalah dokumen yang berani mengurangi prioritas yang terlalu banyak. Fokus pada beberapa sasaran kunci jauh lebih efektif ketimbang memasukkan semua hal sekaligus. Dengan keterbatasan anggaran serta kapasitas, rpjmd perlu memilih mana program yang memiliki efek pengungkit besar. Kejelasan prioritas akan memudahkan sinkronisasi antarinstansi, sekaligus memperkecil ruang tarik-menarik kepentingan.

Penutup: Mengawal Janji RPJMD Papua 2025–2029

Rancangan awal rpjmd Papua 2025–2029 yang telah disepakati DPR Papua baru merupakan langkah awal. Nilainya akan ditentukan oleh kualitas penyempurnaan, konsistensi pelaksanaan, serta keberanian melakukan koreksi di tengah jalan. Masyarakat, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran mengawal agar rpjmd tidak menyimpang dari mandat publik. Pada akhirnya, dokumen ini akan dinilai bukan melalui tebalnya halaman, melainkan seberapa jauh ia mampu mengubah kenyataan hidup orang Papua menjadi lebih adil, layak, dan bermasa depan.