PSI, Gibran, dan Peta Ulang Pilpres 2029

www.rmolsumsel.com – Manuver politik menuju pilpres 2029 mulai terasa jauh sebelum masa kampanye resmi dibuka. Salah satu langkah paling ramai dibicarakan muncul dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui sosok Ahmad Ali yang disebut menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi Prabowo Subianto. Isu ini memantik debat sengit, sebab menyinggung bukan hanya strategi elektoral, tetapi juga arah regenerasi kepemimpinan nasional.

Di tengah euforia kemenangan Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, wacana persiapan pilpres 2029 terasa seperti babak kedua dari drama politik yang sama. Bagi sebagian kalangan, langkah PSI terlihat visioner, namun bagi pengkritik, ini sekadar perjudian dini yang memanfaatkan popularitas Gibran. Pertanyaannya, apakah manuver ini murni kalkulasi strategis, atau justru indikasi politik yang terlalu berpusat pada figur keluarga penguasa?

Manuver Dini PSI Menyongsong Pilpres 2029

PSI selama ini dikenal sebagai partai kecil dengan gaya komunikasi agresif di media sosial. Dengan mengaitkan diri pada wacana pilpres 2029 sejak awal, partai tersebut berupaya mengunci posisi dalam percakapan politik nasional. Menyiapkan Gibran sebagai figur potensial untuk pilpres 2029 memberi sinyal bahwa PSI tidak puas hanya menjadi penggembira koalisi, melainkan ingin berjudi pada tokoh muda yang dekat kekuasaan.

Namun, strategi seperti ini memicu pertanyaan mengenai kedewasaan demokrasi kita. Ketika pilpres 2024 baru saja selesai, publik langsung dijejali spekulasi pilpres 2029. Siklus demokrasi yang seharusnya memberi ruang konsolidasi kebijakan berubah menjadi arena kampanye permanen. Politik seolah tidak lagi berorientasi pada penyelesaian masalah publik, melainkan sekadar persiapan menuju kontestasi berikut.

Di sisi lain, manuver PSI memperlihatkan bahwa peta koalisi ke depan sangat cair. Hubungan Gibran dengan Prabowo pada 2024 tidak otomatis menjamin hal serupa pada pilpres 2029. Menempatkan keduanya sebagai potensi rival mempertegas dinamika kekuasaan pasca satu periode pemerintahan. PSI tampak ingin menjadi “pengonsep” narasi baru: bahwa generasi muda harus berani menantang patron politik senior, meski baru saja menjadi partner.

Gibran, Dinasti Politik, dan Harapan Pemilih Muda

Nama Gibran selalu lekat dengan perdebatan dinasti politik. Dari Solo, lalu maju sebagai cawapres, kini muncul lagi sebagai calon utama skenario pilpres 2029. Bagi pendukung, Gibran simbol regenerasi, representasi generasi baru, serta gaya komunikasi yang lebih segar. Namun bagi pengkritik, sosoknya belum teruji sepenuhnya, terutama pada level kebijakan nasional yang kompleks dan sering abu-abu.

PSI tampaknya hendak menunggangi dua arus sekaligus: popularitas keluarga presiden saat ini, serta sentimen anak muda yang ingin melihat figur sebaya memimpin negara. Pada titik ini, strategi tersebut tidak sepenuhnya salah. Basis pemilih muda terus tumbuh. Pada pilpres 2029, proporsi generasi Z dan milenial akan kian dominan. Mereka cenderung responsif terhadap figur muda, konten digital, dan narasi anti-kemapanan.

Namun, harapan pemilih muda tidak cukup diwakili usia kandidat. Mereka menuntut kejelasan sikap terhadap isu konkret: lapangan kerja, pendidikan terjangkau, iklim, korupsi, hingga kebebasan berekspresi. Bila PSI hanya menjual Gibran sebagai “produk politik” untuk pilpres 2029 tanpa tawaran gagasan kuat, justru akan muncul kejenuhan. Anak muda sekarang jauh lebih kritis, mudah membandingkan rekam jejak, dan tidak segan menguliti kandidat di ruang publik digital.

Prabowo sebagai Bayangan Besar di Pilpres 2029

Menyebut Gibran disiapkan menghadapi Prabowo pada pilpres 2029 berarti mengakui bahwa Prabowo masih dipandang sebagai poros politik utama, meski usianya kian menua. Bayangan Prabowo menegaskan tantangan besar bagi setiap figur baru: bagaimana menawarkan kesinambungan stabilitas sekaligus pembaruan kebijakan. Bagi saya, strategi PSI menempatkan Gibran sebagai penantang Prabowo lebih tepat dibaca sebagai upaya menegosiasikan posisi tawar sejak dini, bukan rencana final. Peta politik tujuh tahun ke depan terlalu dinamis untuk dipetakan kaku. Namun wacana ini berguna sebagai alarm bagi publik agar lebih waspada, kritis, serta tidak pasif menyaksikan elite menata ulang panggung pilpres 2029 tanpa partisipasi bermakna dari warga.

Kontroversi, Kritik Tajam, dan Batas Etis Manuver

Reaksi keras terhadap langkah PSI tidak lepas dari kelelahan publik pada politik yang terasa terlalu elitis. Kritik menyebut, manuver pilpres 2029 yang terlalu dini mengabaikan kebutuhan rakyat saat ini. Banyak persoalan belum tertangani tuntas: ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, standar kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Di tengah kompleksitas itu, diskursus elit malah meloncat tujuh tahun ke depan demi merancang skema kekuasaan baru.

Secara etis, partai punya hak merencanakan masa depan. Namun tanggung jawab moralnya tidak berhenti pada kalkulasi kursi serta jabatan. Wacana pilpres 2029 seharusnya ditautkan pada evaluasi pemerintahan berjalan, kemudian diterjemahkan menjadi rancangan solusi. Tanpa itu, publik hanya menyaksikan parade nama, saling dukung, saling serang, tanpa substansi. Kritik tajam muncul sebab masyarakat khawatir bahwa politik berubah menjadi “permainan papan catur” yang steril dari penderitaan nyata di lapangan.

Saya memandang penting membedakan strategi sah dan sikap oportunis. Menyiapkan figur pilpres 2029 bukan masalah, selama disertai komitmen memperjuangkan kepentingan publik mulai hari ini. Bila energi partai lebih banyak tersedot untuk membangun citra Gibran ketimbang memperjuangkan kebijakan konkret, kritik tersebut sepenuhnya beralasan. Demokrasi sehat menuntut persaingan ide, bukan sekadar lomba popularitas figur muda yang dekat pusat kekuasaan.

Membaca Motif Politik di Balik Gerak PSI

Mencermati langkah PSI, terlihat keinginan keluar dari bayang-bayang partai mini dengan elektabilitas rendah. Mengasosiasikan diri dengan Gibran untuk pilpres 2029 memberi efek publisitas instan. Nama PSI tiba-tiba masuk radar percakapan politik nasional, dibahas analis, diberitakan media, bahkan didebatkan di media sosial. Bagi partai kecil, sorotan seperti itu sulit didapat tanpa memunculkan figur kontroversial atau narasi mencolok.

Motif lain mungkin berupa upaya menawar posisi di lingkaran kekuasaan. Dengan menunjukkan kesetiaan sekaligus memberi karpet merah politik bagi Gibran, PSI bisa berharap memperoleh ruang tawar ketika koalisi pemerintah atau konfigurasi kabinet berikut diperbarui. Politik Indonesia sering bekerja lewat simbol serta gestur, bukan semata dokumen resmi. Mengangkat wacana pilpres 2029 pada konteks ini bisa dibaca sebagai sinyal loyalitas plus kesiapan menjadi kendaraan jangka panjang bagi Gibran.

Namun, strategi semacam itu berisiko menciptakan citra PSI sebagai partai satelit personalitas tertentu. Identitas awal PSI sebagai partai antikorupsi, pro-toleransi, dan pro-kaum muda rawan terkaburkan oleh narasi tunggal: partai pro-Gibran demi pilpres 2029. Bila tidak hati-hati menata pesan, PSI dapat kehilangan daya tarik ideologis, lalu tinggal mengandalkan efek ekor jas dari tokoh yang diusung. Ketergantungan itu berbahaya bila publik suatu saat jenuh atau berbalik arah.

Refleksi Akhir: Menuju Demokrasi Tanpa Autopilot

Wacana PSI menyiapkan Gibran menghadapi Prabowo pada pilpres 2029 membuka banyak lapisan diskusi tentang arah demokrasi Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana partai berlomba menata masa depan kekuasaan, terkadang seolah negara berjalan dengan autopilot. Menurut saya, kuncinya ada pada partisipasi kritis warga. Masyarakat perlu aktif menuntut kejelasan visi, menimbang rekam jejak, serta menolak politik yang hanya bertumpu pada nama keluarga dan popularitas sesaat. Pilpres 2029 masih jauh, namun cara kita merespons manuver hari ini akan menentukan kualitas ruang demokrasi esok. Bila publik apatis, elite akan leluasa mengatur panggung tanpa koreksi. Sebaliknya, bila warga terlibat aktif, pilpres 2029 berpeluang menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar pengulangan sandiwara kekuasaan lima tahunan.