www.rmolsumsel.com – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG semestinya menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan regional. Harapan publik sederhana saja: murid menerima asupan layak, bergizi, serta aman dikonsumsi, terlebih saat Ramadan. Namun, kasus menu singkong rebus dan jambu busuk untuk murid di Tuban memicu kegelisahan luas. Orangtua protes, warganet bereaksi, lalu publik bertanya-tanya: di mana letak pengawasan, juga empati, ketika anggaran negara sudah digelontorkan?
Peristiwa ini mengungkap wajah lain pengelolaan program sosial skala regional. Bukan sekadar persoalan singkong rebus, namun simbol minimnya standar mutu, koordinasi, serta rasa hormat terhadap martabat anak. Dalam tulisan ini, saya mencoba mengurai duduk perkara, menelaah akar persoalan, kemudian menawarkan gagasan perbaikan. Sebab, MBG bukan sekadar proyek politik. Ini investasi masa depan generasi, terutama di wilayah regional yang masih bergulat melawan kemiskinan, gizi buruk, serta ketimpangan kualitas layanan publik.
Potret Program MBG Regional Tuban Saat Ramadan
Program MBG hadir sebagai solusi untuk murid dari keluarga rentan di berbagai kawasan regional. Tujuannya menjamin mereka tidak belajar dengan perut kosong. Secara konsep, kebijakan ini patut diapresiasi. Namun realitas di lapangan sering kali jauh dari brosur kebijakan. Murid di Tuban menerima menu singkong rebus tanpa pendamping lauk memadai, ditambah jambu yang sudah busuk. Bagi orang dewasa saja, menu seperti ini sulit diterima, apalagi untuk anak yang sedang berpuasa.
Ketika kabar tersebar ke publik, kekecewaan orangtua di Tuban terasa sangat wajar. Mereka tidak menuntut makanan mewah, namun sekadar kelayakan standar. Di wilayah regional dengan sumber pangan melimpah, menyajikan buah segar seharusnya bukan hal mustahil. Fakta jambu busuk beredar di sekolah menandakan celah besar pada rantai distribusi, pemilihan pemasok, serta kontrol kualitas. Hal ini menunjukkan, niat baik tidak cukup tanpa sistem rapi, transparan, serta konsisten.
Di sisi lain, kejadian tersebut memunculkan perdebatan lebih luas tentang prioritas anggaran daerah regional. Masyarakat mempertanyakan kemana aliran dana, seberapa besar porsi untuk bahan baku, logistik, hingga honor pengelola. Kecurigaan segera muncul, karena menu sederhana bisa berubah simbol ketidakadilan anggaran. Di titik ini, pemerintah regional perlu menjawab dengan data terbuka, audit independen, serta mekanisme keluhan yang benar-benar didengar. Jika tidak, kepercayaan publik perlahan habis.
Suara Orangtua, Martabat Murid, serta Tanggung Jawab Regional
Reaksi keras orangtua di Tuban sebenarnya cermin kepedulian sehat. Mereka menitipkan anak ke sekolah dengan harapan mendapat lingkungan aman, edukatif, serta menghargai martabat murid. Ketika menu MBG tidak layak, rasa dikhianati muncul. Apalagi periode Ramadan membawa dimensi spiritual, sehingga perlakuan kurang hormat terhadap makanan dan anak terasa lebih menyakitkan. Kejadian di regional Tuban lalu menjadi bahan obrolan nasional, menempatkan pemerintah daerah pada sorotan tajam.
Dari kacamata pribadi, masalah ini bukan semata kesalahan individu di dapur sekolah. Struktur pengadaan hingga pengawasan di tingkat regional jauh lebih menentukan. Jika rekanan dipilih tanpa seleksi ketat, lalu inspeksi mendadak jarang dilakukan, kasus serupa mudah terulang. Apalagi bila laporan lapangan tidak ditindaklanjuti. Sistem permisif menciptakan budaya “asal jalan”, seolah standar mutu bisa dinegosiasi. Padahal, menyangkut tubuh anak, standar seharusnya justru paling tinggi.
Konteks regional juga penting disorot. Di banyak daerah, guru sering dipaksa merangkap peran administratif, termasuk urusan program makan. Beban tersebut berpotensi mengaburkan fokus utama mereka, yaitu mengajar. Pemerintah regional perlu menempatkan tenaga khusus logistik, ahli gizi, serta pengawas mutu. Dengan demikian, guru tidak dibiarkan berjuang sendirian. Desain kelembagaan yang jelas akan membuat program MBG benar-benar membantu, bukan menambah masalah di ruang kelas.
Belajar dari Kasus Tuban untuk Kebijakan Regional ke Depan
Kejadian singkong rebus dan jambu busuk di Tuban sebaiknya dibaca sebagai alarm keras bagi pengelolaan program MBG di level regional, bukan sekadar insiden lokal yang cepat dilupakan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki standar menu berbasis panduan gizi, menata ulang proses pengadaan lebih transparan, melibatkan orangtua perwakilan murid pada forum pengawasan, serta membuka kanal pelaporan publik yang responsif. Dengan langkah konkret semacam itu, program makan gratis bisa bertransformasi menjadi kebijakan regional yang betul-betul melindungi generasi muda, bukan menyinggung martabat mereka. Pada akhirnya, kualitas sebuah wilayah dapat diukur dari cara ia memperlakukan anak, terutama anak dari keluarga paling rentan.
