www.rmolsumsel.com – Layanan pendidikan di Kalimantan Tengah sedang berada pada fase krusial. Dinas Pendidikan Kalteng terus mendorong penguatan sekolah gratis meski berhadapan dengan penurunan anggaran. Situasi ini mengundang banyak pertanyaan: mampukah kebijakan sekolah tanpa pungutan tetap berjalan efektif, ketika ruang fiskal kian menyempit? Di satu sisi, publik menuntut mutu layanan pendidikan meningkat. Di sisi lain, pemerintah daerah harus pintar menyusun ulang prioritas belanja agar hak belajar tetap terjamin.
Bagi saya, isu ini bukan sekadar hitung-hitungan angka di meja birokrat. Taruhannya adalah masa depan generasi muda Kalteng yang bergantung pada akses layanan pendidikan yang layak, merata, serta benar-benar gratis bagi keluarga rentan. Justru di tengah pengetatan anggaran, komitmen moral terhadap pendidikan diuji. Apakah kebijakan sekolah gratis hanya berhenti di slogan, atau diikuti langkah konkret yang realistis dan berkelanjutan?
Potret Sekolah Gratis di Tengah Penurunan Anggaran
Sekolah gratis di Kalteng sejatinya hadir untuk menghapus hambatan biaya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melalui pembebasan pungutan, peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah memperoleh ruang bernapas. Biaya seragam, buku, transportasi, hingga dukungan belajar lain sering menjadi penghalang utama. Dengan kehadiran layanan pendidikan gratis, diharapkan angka putus sekolah turun, sementara keterjangkauan meningkat. Namun kondisi fiskal belakangan memaksa dinas pendidikan melakukan penyesuaian cermat.
Penurunan alokasi belanja sering memberi efek domino pada kualitas layanan pendidikan. Sekolah negeri cenderung mengencangkan ikat pinggang untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar. Guru terpaksa berkreasi memanfaatkan sarana terbatas. Kegiatan pengayaan belajar sebagian ditunda atau dipangkas. Di titik ini, muncul kekhawatiran bahwa label “gratis” hanya menutupi kemerosotan mutu. Masyarakat tentu tidak ingin sekolah bebas pungutan tetapi fasilitas menurun serta proses pembelajaran melemah.
Meski demikian, momentum ini dapat mendorong perbaikan tata kelola. Dinas pendidikan berpeluang meninjau kembali alur penggunaan dana, mengutamakan program inti, menutup celah inefisiensi, serta menertibkan berbagai praktik pungutan tidak resmi. Layanan pendidikan yang sehat menuntut transparansi anggaran. Dengan basis data kebutuhan riil sekolah, setiap rupiah seharusnya tersalurkan tepat sasaran. Penguatan sekolah gratis tidak berarti selalu menambah pos belanja, tetapi menata cara kerja agar manfaat benar-benar dirasakan siswa.
Strategi Kreatif Menjaga Mutu Layanan Pendidikan
Dalam kondisi anggaran menurun, kreativitas kebijakan menjadi kunci. Dinas pendidikan dapat memprioritaskan kebutuhan paling fundamental. Misalnya, fokus pada honor guru, pemeliharaan ruang kelas, serta ketersediaan bahan ajar esensial. Program seremonial, perjalanan dinas berlebihan, serta kegiatan kurang relevan terhadap proses belajar bisa dievaluasi. Pendekatan ini memungkinkan kualitas layanan pendidikan inti tetap terjaga walau ruang fiskal menyusut. Prioritas yang jelas meminimalkan risiko pengorbanan kualitas demi sekadar mempertahankan citra gratis.
Kolaborasi lintas pihak juga perlu digerakkan secara lebih sistematis. Pemerintah daerah dapat menggandeng perusahaan sekitar melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. Dukungan berupa perpustakaan mini, laboratorium sederhana, alat peraga, hingga beasiswa transportasi akan sangat membantu. Selain itu, komunitas lokal, yayasan pendidikan, serta lembaga keagamaan bisa terlibat sebagai mitra literasi. Dengan begitu, beban pembiayaan layanan pendidikan tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi ditopang semangat gotong royong modern.
Dari sudut pandang saya, digitalisasi berbiaya rendah dapat menjadi sekutu penting. Pengembangan bahan ajar berbasis daring, pelatihan guru melalui webinar, serta pemanfaatan platform belajar gratis mampu memangkas biaya pelatihan tatap muka. Sekolah bisa berbagi materi antarsesama, menciptakan repositori sumber belajar lokal yang relevan dengan konteks Kalteng. Langkah ini tidak menuntut investasi besar, namun berpotensi meningkatkan mutu layanan pendidikan, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau program pelatihan konvensional.
Tantangan Keadilan Akses bagi Wilayah Terpencil
Salah satu ujian terbesar kebijakan sekolah gratis di Kalteng terletak pada keadilan akses bagi daerah terpencil. Wilayah pedalaman dan bantaran sungai kerap menghadapi keterbatasan guru, sarana fisik rapuh, serta akses transportasi mahal. Bila penurunan anggaran tidak diiringi keberpihakan kuat kepada sekolah pelosok, kesenjangan layanan pendidikan akan makin tajam. Menurut saya, keberanian untuk memberikan alokasi afirmatif bagi daerah tertinggal jauh lebih mendesak dibandingkan mempercantik sekolah di pusat kota. Sekolah gratis baru layak disebut berhasil bila anak di desa jauh memiliki kesempatan belajar setara dengan rekan sebaya di pusat pemerintahan.
Peran Guru, Orang Tua, dan Komunitas Lokal
Kualitas layanan pendidikan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran. Faktor manusia memegang peranan sama pentingnya. Guru yang berdedikasi dapat mengubah ruang kelas sederhana menjadi lingkungan belajar bermakna. Dinas pendidikan Kalteng perlu memberikan dukungan motivasional, kesempatan pengembangan kompetensi, serta penghargaan nonmateri yang tulus bagi guru. Walau sumber daya terbatas, penghargaan moral, budaya apresiasi, serta komunikasi terbuka kerap menjadi penyemangat ampuh. Sering kali, perasaan dihargai mengalahkan keluhan soal sarana belum ideal.
Orang tua juga harus dilibatkan secara lebih intensif. Sekolah gratis sering disalahartikan sebagai pendidikan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Padahal, rumah tetap ruang belajar pertama. Melalui forum komunikasi rutin, sekolah bisa mengajak orang tua menjaga kehadiran anak, memantau tugas, serta menyediakan lingkungan rumah yang kondusif. Bentuk kontribusi tidak selalu berupa uang. Waktu, perhatian, serta teladan perilaku jujur dan disiplin ikut menopang keberhasilan layanan pendidikan di kelas.
Komunitas lokal mampu menjadi mitra penghubung. Tokoh adat, pemuda desa, hingga pelaku usaha kecil dapat dilibatkan dalam kegiatan literasi, bimbingan karier, atau kelas inspirasi. Cerita sukses dari lingkungan sekitar memberi motivasi nyata bagi siswa. Dalam pandangan saya, ketika ekosistem sosial setempat merasa ikut memiliki sekolah, praktik pungutan liar lebih mudah ditekan, sementara dukungan bagi program sekolah gratis tumbuh secara organik. Keterlibatan sosial ini menghemat biaya, sekaligus memperkuat identitas lokal di lingkungan belajar.
Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Publik
Keberlanjutan layanan pendidikan gratis bergantung erat pada transparansi. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar dana pendidikan diterima sekolah, rinciannya, serta output yang hendak dicapai. Papan informasi realisasi anggaran yang mudah dipahami warga perlu dipasang. Rapat komite sekolah bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan perencanaan belanja. Dengan demikian, spekulasi mengenai kebocoran atau penyalahgunaan dana dapat ditekan. Menurut saya, kejujuran informasi sering jauh lebih menenangkan warga dibandingkan janji manis tanpa data.
Akuntabilitas bukan berarti membebani guru dengan tumpukan laporan administratif. Dinas pendidikan sebaiknya menyederhanakan prosedur pelaporan, memanfaatkan aplikasi sederhana, serta memberikan pendampingan admin ke sekolah. Tujuannya, guru tetap fokus mengajar, sementara pengawasan anggaran tetap berjalan. Kombinasi pengawasan internal dan partisipasi publik akan menciptakan iklim pengelolaan dana lebih sehat. Bila masyarakat melihat penggunaan dana selaras dengan kebutuhan nyata, dukungan terhadap kebijakan sekolah gratis makin menguat.
Dari sudut pandang kebijakan, transparansi juga memberi bahan evaluasi objektif. Data pengeluaran per siswa, per program, hingga per wilayah dapat dianalisis. Pemerintah daerah kemudian mampu mengidentifikasi titik pemborosan serta wilayah tertinggal yang memerlukan tambahan dukungan. Pendekatan berbasis data menjauhkan layanan pendidikan dari keputusan populis sesaat. Sebaliknya, sekolah gratis dapat berkembang sebagai program strategis jangka panjang dengan fondasi perencanaan matang.
Investasi Jangka Panjang, Bukan Beban Pengeluaran
Sering kali pendidikan dipandang sebagai pos pengeluaran besar yang perlu dikurangi ketika anggaran tertekan. Cara pandang ini, menurut saya, keliru. Layanan pendidikan berkualitas justru merupakan investasi jangka panjang. Setiap rupiah yang ditanam di ruang kelas hari ini berpotensi mengurangi biaya sosial di masa depan, mulai pengangguran, kriminalitas, hingga masalah kesehatan. Kalteng perlu melihat sekolah gratis sebagai strategi pembangunan manusia. Di tengah penurunan anggaran, kuncinya bukan memangkas secara membabi buta, melainkan menata ulang prioritas. Kesimpulan reflektifnya: masa depan daerah sangat bergantung pada keberanian mempertahankan komitmen terhadap pendidikan, bahkan ketika kondisi fiskal sedang tidak bersahabat.
