www.rmolsumsel.com – Terpilihnya keponakan Prabowo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik perhatian publik, bukan sekadar soal hubungan keluarga, melainkan arah sinergi kebijakan fiskal moneter ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, posisi ini strategis bagi stabilitas rupiah, inflasi, serta pembiayaan pembangunan nasional. Pertanyaannya, apakah figur baru ini mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan independensi bank sentral sekaligus?
Dalam lanskap ekonomi terkini, kolaborasi kebijakan fiskal moneter bukan lagi opsi tambahan, tetapi kebutuhan utama. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan, sedangkan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga serta nilai tukar. Deputi Gubernur BI yang baru memiliki tugas berat: menggaungkan sinergi kebijakan fiskal moneter tanpa mengorbankan kredibilitas institusi. Di titik inilah publik layak mengamati arah strategi, bukan hanya sosoknya.
Makna Strategis Sinergi Kebijakan Fiskal Moneter
Konsep sinergi kebijakan fiskal moneter sering terdengar teknis, padahal efeknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Kebijakan fiskal berkaitan dengan belanja pemerintah, pajak, juga defisit APBN. Kebijakan moneter menyentuh suku bunga, likuiditas, serta stabilitas rupiah. Tanpa sinergi, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga kredit usaha rakyat berisiko tidak tepat sasaran atau kurang efektif.
Deputi Gubernur BI yang baru, sebagai keponakan Prabowo, berada di persimpangan unik. Di satu sisi, ia dekat dengan pusat kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, ia terikat mandat menjaga independensi bank sentral. Sinergi kebijakan fiskal moneter harus berangkat dari prinsip saling melengkapi, bukan saling menekan. Artinya, komunikasi kebijakan wajib transparan, berbasis data, serta berjangka panjang, bukan sekadar merespons siklus politik lima tahunan.
Dari sudut pandang saya, sinergi ideal terjadi ketika pemerintah dan BI berbagi visi yang sama atas arah pembangunan, namun tetap berbeda peran. Pemerintah fokus memperluas kesejahteraan melalui anggaran, BI fokus mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Deputi Gubernur BI punya peran menjahit dua kepentingan tadi lewat forum koordinasi, proyeksi makro, juga desain instrumen. Keberhasilan sinergi tercermin lewat inflasi terjaga, pertumbuhan stabil, serta tingkat bunga yang tidak mencekik pelaku usaha.
Keponakan Prabowo di BI: Antara Simbol, Harapan, dan Kekhawatiran
Fakta bahwa Deputi Gubernur BI baru merupakan keponakan Prabowo tentu menimbulkan ragam tafsir. Bagi sebagian pihak, ini sinyal menguatnya hubungan eksekutif dengan otoritas moneter. Harapannya, koordinasi kebijakan fiskal moneter lebih lincah, terutama menghadapi ketidakpastian global. Proyek strategis nasional, pembiayaan pangan, hilirisasi sumber daya, hingga transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan murah dan stabilitas makro yang solid.
Namun, kekhawatiran juga wajar muncul. Independensi bank sentral menjadi pondasi kredibilitas kebijakan moneter. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap indikasi campur tangan politik. Bila publik melihat keputusan BI terlalu condong pada agenda jangka pendek pemerintah, kepercayaan investor dapat terkikis. Risiko tersebut berujung pada pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang, juga tekanan inflasi. Posisi Deputi Gubernur BI baru akan diuji ketika harus mengambil sikap yang mungkin tidak selalu populer secara politis.
Menurut saya, kunci untuk meredam kecurigaan terletak pada dua hal: transparansi dan rekam jejak. Transparansi berarti setiap langkah kebijakan fiskal moneter dijelaskan terbuka, dengan basis data, skenario, serta analisis risiko. Rekam jejak akan terbangun seiring waktu, lewat serangkaian keputusan yang konsisten menjaga stabilitas. Bila Deputi Gubernur BI baru dapat menunjukkan kedewasaan bersikap, publik perlahan akan menilai kapasitas, bukan garis kekerabatan.
Tantangan Sinergi Kebijakan Fiskal Moneter ke Depan
Tantangan terbesar sinergi kebijakan fiskal moneter ke depan adalah tekanan global yang makin tidak terduga. Gejolak suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, hingga perubahan iklim menciptakan risiko baru terhadap inflasi serta arus modal. Dalam konteks ini, Deputi Gubernur BI perlu memahami betul dinamika eksternal supaya desain kebijakan moneter tetap selaras dengan strategi fiskal pemerintah. Tanpa koordinasi, respons kebijakan berpotensi saling meniadakan.
Contohnya, ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan, BI tidak bisa serta merta mengetatkan likuiditas terlalu agresif. Langkah tersebut dapat meredam inflasi jangka pendek, namun menghambat pemulihan dunia usaha. Idealnya, otoritas fiskal moneter menyusun bauran kebijakan yang mampu menahan gejolak harga, tetap memberi ruang kredit ke sektor produktif, juga menjaga defisit dalam batas aman. Deputi Gubernur BI memegang peran penting di meja koordinasi ini.
Selain faktor global, tantangan domestik juga tak ringan. Struktur ekonomi masih menghadapi ketimpangan, produktivitas rendah, serta basis pajak sempit. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan infrastruktur sosial dan fisik terus meningkat. Sinergi kebijakan fiskal moneter perlu diarahkan untuk mendorong produktivitas, bukan sekadar konsumsi. Artinya, instrumen moneter harus mendukung pembiayaan sektor prioritas, sementara kebijakan fiskal fokus ke reformasi struktural, pendidikan, juga kesehatan.
Sinergi Fiskal Moneter bagi Pelaku Usaha dan Rakyat Kecil
Bagi pelaku usaha, sinergi kebijakan fiskal moneter terasa lewat ketersediaan kredit, stabilitas harga, juga kepastian regulasi. Bila BI mampu menahan inflasi sambil menjaga suku bunga di level kompetitif, perusahaan punya ruang merencanakan investasi jangka panjang. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memberi insentif pajak terarah, kemudahan perizinan, serta belanja publik yang menciptakan permintaan berkelanjutan. Deputi Gubernur BI baru bisa menjadi jembatan diskusi antara dunia usaha dan pembuat kebijakan.
Untuk rakyat kecil, sinergi kebijakan fiskal moneter memengaruhi daya beli harian. Harga sembako, ongkos transportasi, serta biaya pendidikan sangat sensitif terhadap inflasi. Program bantuan tunai, subsidi, serta perlindungan sosial butuh ruang fiskal memadai. Namun tanpa kebijakan moneter yang efektif, inflasi dapat menggerus manfaat bantuan tadi. Deputi Gubernur BI yang paham dinamika sosial ekonomi bawah akan lebih peka menyusun strategi pengendalian harga yang tidak hanya menguntungkan kota besar.
Dari sudut pandang pribadi, keberhasilan Deputi Gubernur BI sebagai keponakan Prabowo justru akan terlihat pada keberpihakan terhadap kelompok rentan, bukan elite politik. Bila kebijakan fiskal moneter tersinergi untuk memperkuat UMKM, pertanian, serta sektor informal, maka kritik nepotisme sedikit demi sedikit memudar. Publik menilai hasil nyata: inflasi terkendali, lapangan kerja bertambah, angka kemiskinan menurun. Di sini, sinergi kebijakan fiskal moneter menjelma instrumen keadilan ekonomi.
Menjaga Garis Batas: Independensi BI di Era Kolaborasi
Sinergi kebijakan fiskal moneter sering disalahartikan sebagai pengaburan batas otoritas. Padahal, kolaborasi sehat justru memerlukan garis batas tegas. Bank Indonesia wajib tetap independen dalam menetapkan suku bunga, mengelola likuiditas, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Pemerintah bertanggung jawab atas prioritas pembangunan dan distribusi anggaran. Deputi Gubernur BI baru harus cermat menempatkan diri, agar antusiasme sinergi tidak tergelincir menjadi subordinasi.
Secara praktis, garis batas tadi bisa dijaga lewat mekanisme akuntabilitas publik. Setiap keputusan suku bunga misalnya, perlu disertai penjelasan tertulis, konferensi pers, serta publikasi risalah rapat yang cukup terbuka. Di sisi fiskal, pemerintah wajib menyampaikan kerangka ekonomi makro serta asumsi APBN secara transparan. Koordinasi intens antar lembaga sebaiknya dilakukan pada tahap perencanaan, bukan melalui tekanan di belakang layar. Deputi Gubernur BI berperan memastikan proses koordinasi tetap profesional.
Pandangan saya, era kolaborasi bukan berarti menghapus independensi, melainkan menempatkan independensi sebagai fondasi sinergi. Bank sentral yang dipercaya publik akan lebih efektif ketika mendukung agenda fiskal. Pasar keuangan pun merespons positif bila melihat hubungan harmonis tanpa campur tangan politik berlebihan. Jika Deputi Gubernur BI mampu menjaga keseimbangan tersebut, status keponakan Prabowo justru bisa berubah menjadi simbol kedewasaan institusional, bukan nepotisme politik.
Transformasi Ekonomi dan Peran Deputi Gubernur BI
Indonesia tengah mengejar transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih bernilai tambah, digital, serta hijau. Transisi ini membutuhkan pembiayaan jangka panjang, stabilitas makro, juga inovasi instrumen. Sinergi kebijakan fiskal moneter menjadi krusial agar pembiayaan infrastruktur hijau, proyek energi terbarukan, serta pengembangan ekonomi digital berjalan tanpa mengguncang stabilitas harga. Deputi Gubernur BI berada di posisi strategis untuk mendorong kerangka kebijakan yang mendukung transformasi ini.
Bank Indonesia telah mulai mengembangkan instrumen hijau, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta memperkuat sistem pembayaran digital. Pemerintah pun memperluas insentif investasi, khususnya pada sektor bernilai tambah tinggi. Tantangannya, bagaimana memastikan bauran kebijakan tidak hanya menguntungkan pemain besar, tetapi juga pelaku usaha kecil. Di sinilah Deputi Gubernur BI dapat mengadvokasi desain instrumen moneter yang inklusif, termasuk skema penjaminan, perluasan akses kredit, serta edukasi keuangan.
Dari perspektif pribadi, saya melihat momentum penunjukan Deputi Gubernur BI baru sebagai ujian apakah Indonesia siap melangkah ke tahap berikutnya dalam tata kelola ekonomi. Bukan lagi sekadar menjaga angka inflasi, tetapi menata ulang arah pembangunan agar lebih berkelanjutan dan inklusif. Sinergi kebijakan fiskal moneter harus dipahami bukan hanya jargon, melainkan komitmen panjang antara pemerintah, BI, pelaku usaha, dan masyarakat. Bila berhasil, hubungan kekerabatan pejabat menjadi catatan kaki sejarah, bukan penentu utama narasi.
Penutup: Refleksi atas Sinergi, Kuasa, dan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, penunjukan keponakan Prabowo sebagai Deputi Gubernur BI menempatkan kita pada cermin besar: sejauh mana institusi lebih kuat daripada figur. Sinergi kebijakan fiskal moneter hanya akan bermakna bila bertumpu pada kepercayaan publik, tata kelola sehat, serta komitmen jangka panjang terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi. Refleksi penting bagi kita semua ialah berani menilai pejabat dari kualitas kebijakan, bukan semata garis darah. Bila publik terus kritis dan terlibat, maka sinergi fiskal moneter berpeluang menjadi alat transformasi, bukan sekadar slogan kekuasaan.
