Prof Djuanda Minta Jadikan Info Elektronik Alat Bukti

Prof Djuanda Minta Jadikan Info Elektronik Alat Bukti

PolitikSabtu, 15 Juni 2019 , 17:42:00

umsel. Link berita online sebetulnya tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Naum demikian, Majelis Hakim MK diminta men ...
Kursi Kekuasaan Bukan Untuk yang Curang

Kursi Kekuasaan Bukan Untuk yang Curang

PolitikMinggu, 26 Mei 2019 , 09:13:00

umsel. Kursi-kursi kekuasaan di negeri ini hendaknya diduduki oleh putra-putri terbaik bangsa yang jujur dan tidak melakukan penyelewengan selama pros ...
Apresiasi Keputusan Prabowo, Yusril Ihza Siap...

Apresiasi Keputusan Prabowo, Yusril Ihza Siap...

HukumSabtu, 25 Mei 2019 , 21:46:00

umsel. Keputusan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diapresiasi semua pihak. Karena ini m ...
Refly Anjurkan ke MK, BPN : Lapor Kecurangan, KPU Tetap Jalan
umsel. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan agar segala kecurangan yang ditemukan dalam Pemilu 2019 dilaporkan ke MK. Sebab tanpa ada pelaporan, maka hasil keputusan KPU akan dianggap sah.Kalau tidak ada komplain ke MK, apa yang diputuskan ... Baca Selengkapnya
Pakar: BPN, Bawa Bukti Kecurangan ke MK!

Pakar: BPN, Bawa Bukti Kecurangan ke MK!

Kamis, 16 Mei 2019 , 08:15:00

umsel. Berbagai tuduhan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak mengejutkan atau membuat orang heran. Termasuk Pemilu Serentak 2019.Menurut pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, kecurangan merupakan masalah yang menghantui setia ... Baca Selengkapnya
Ditanya Soal Pilihan Pilpres, Ini Jawaban Mahfud

Ditanya Soal Pilihan Pilpres, Ini Jawaban Mahfud

Kamis, 14 Februari 2019 , 18:17:00

umsel. Entah belum tentukan sikap atau sekedar merahasiakan pilihan, Pakar hukum tata negara Mahfud MD belum mau menjawab siapa pilihannya pada  Pilpres 2019. Mahfud menilai kedua kandidat baik nomor urut 01 maupun 02 adalah orang baik. Hanya sa ... Baca Selengkapnya
Pakar: Sejak Dulu Kewenangan Pembebasan Ba'asyir di Presiden
umsel. Rencana Presiden Joko Widodo membebaskan terpidana terorisme Ustaz Abubakar Ba'asyir tiga bulan jelang Pemilu 2019 jadi penyebab munculnya dugaan politis di balik itu. Padahal, di tahun 2017 keluarga Ba'asyir telah mengajukan permohonan kepada ... Baca Selengkapnya
Perda Syariah Bukan Bentuk Pemaksaan Jadi Muslim

Perda Syariah Bukan Bentuk Pemaksaan Jadi Muslim

Sabtu, 17 November 2018 , 22:15:00

umsel. Alasan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak peraturan daerah (perda) syariah dan injil dinilai keliru. Grace dan PSI menyatakan sikap menolak kehadiran perda syariah dan injil karena alasan intoleransi. Pakar huk ... Baca Selengkapnya
Ketum PSI Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Ketum PSI Harus Uraikan Maksud Perda Syariah

Sabtu, 17 November 2018 , 20:45:00

umsel.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mendukung kehadiran peraturan daerah (perda) syariah dan injil. Penolakan ini haruslah dijabarkan agar tak membuat kegaduhan baru. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai tanpa ada penjab ... Baca Selengkapnya
Ditegaskan!  #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Makar

Ditegaskan! #2019GantiPresiden Bukan Gerakan Makar

Kamis, 06 September 2018 , 17:11:00

umsel. Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menegaskan, Gerakan #2019GantiPresiden bukanlah kegiatan yang melanggar hukum seperti yang dikayakan beberapa pihak selama ini. Ditegaskan Mahfud MD, tanda pagar yang diinisiasi oleh politisi Partai ... Baca Selengkapnya
Prof Mahfud MD: Kasus BLBI Sudah Selesai Secara Hukum
umsel. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD menilai pengungkapan kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan isi konstitusi Undang- Undang Dasar 1945 terutama tentang jaminan kepa ... Baca Selengkapnya
JK Mau Jadi Cawapres, Sikap PPP Tegas

JK Mau Jadi Cawapres, Sikap PPP Tegas

Sabtu, 09 Juni 2018 , 21:33:00

umsel. Sekjen PPP, Arsul Sani menegaskan, pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai Cawapres dalam Pilpres tahun 2019 nanti jelas-jelas bertentangan dengan UU Pemilu yang ada."Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada Pak JK, kalau enggak ada halangan kons ... Baca Selengkapnya