Tim Sekber Siap Cegah Penyelewengan Dana Desa

Ragam  JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 11:28:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Tim Sekber Siap Cegah Penyelewengan Dana Desa

ILUSTRASI

RMOLSumsel. Maraknya kasus penyelewengan dana desa (DD) membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumsel secara khusus membentuk tim Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mengawasi penggunaan DD.

Tim Sekber beranggotakan perwakilan dari beberapa instansi seperti DPMD Sumsel, Kepolisian, Inspektorat, BPKAD dan lainnya tersebut dibentuk agar penyaluran DD bisa lebih tepat sasaran.

Kepala DPMD Sumsel, H Yusnin mengatakan proses monitoring dan evaluasi DD selama ini sudah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Keterlibatan aparat penegak hukum (APH) nantinya akan menambah pengawasan penggunaan DD oleh aparatur desa.

Menurutnya selama ini sudah diawasi per jenjang. Ada juga pendamping desa yang memberikan saran dan masukan dalam penggunaan DD agar tidak melenceng dari aturan yang ada.

"Nah, kali ini kita dibantu APH untuk mengawasi penggunaannya," kata Yusnin saat dibincangi, Jumat (14/2).

Pada Maret ini tim Sekber akan mulai melakukan monitoring penggunaan dana Desa tepatnya ketika DD tahap pertama mulai dicairkan. Tim monitoring dan evaluasi dari Sekber tersebut akan melakukan monitoring dan evaluasi ke 14 kabupaten/kota. "Untuk desa yang akan dimonitoring dan evaluasi ini tidak secara keseluruhan desa melainkan diacak untuk dijadikan sample saja," katanya.

Dijelaskan Yusnin, pembentukan Sekber merupakan hasil inisiasi dari DPMD Provinsi Sumsel. Operasionalnya sudah dianggarkan sebesar Rp300 juta di tahun ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Ia berharap pembentukan tim dapat meminimalisir upaya penyelewengan DD. "Harapannya upaya penyelewengan ataupun penyalahgunaan dapat diminimalisir. Karena ada keterlibatan dari Kepolisian juga. Jadi kalau ada penyelewengan segera ditindaklanjuti," ungkapnya.

Yusnin menuturkan tahun ini ada perubahan aturan skema penyaluran DD. Dimana untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah desa (Pemdes) akan langsung memperoleh 40 persen dari dana yang seharusnya mereka terima. Tahap kedua, mereka juga akan menerima 40 persen dan sisanya sebanyak 20 persen akan dibagikan di tahap ketiga.

Berbeda dari skema penyaluran tahun lalu dimana di tahap awal pemdes akan menerima 20 persen. Sementara sisanya dibagikan di tahap kedua dan ketiga. Perubahan skema tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 205 dan 07 tahun 2019.

"Ada sedikit perubahan alur penyaluran dana desa yang tadinya 20-40-40 menjadi 40-40-20. Ini dilakukan agar penyerapan dana desa bisa maksimal," ucapnya.

Selain itu, kata Yusnin, untuk mencairkan dana desa tahap ketiga, Pemdes juga harus mengantongi laporan konvergensi pencegahan stunting. Hal itu dilakukan agar penggunaan dana desa juga tidak hanya dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi juga, memperbaiki gizi serta kesehatan masyarakat.

"Harus ada laporan pencegahan stunting ya. Agar program desa dan juga kabupaten/kota bisa sinergi," pungkasnya. [irm]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00