Buang Sampah Sembarangan, Warga Disidang di Tempat

Hukum  SENIN, 27 JANUARI 2020 , 16:11:00 WIB

Buang Sampah Sembarangan, Warga Disidang di Tempat
RMOLSumsel. Sampah masih menjadi masalah besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Meski sudah disediakan sekitar 200 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di jalan utama, gunungan sampah tetap menjadi pemandangan saat pagi hari, terutama di Jl Kolonel H Burlian.

Untuk itu, Walikota  Harnojoyo meminta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pengadilan Negeri Palembang. Yaitu kerjasama dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) agar membantu menyelesaikan persoalan sampah, yang terjadi akibat tidak adanya tindakan tegas dalam penerapan aturan di kota ini.

"Kita ingin Satpol PP dapat membantu mengawasi dan memberikan tindakan tegas jika masih ada yang sewenang-wenang membuang sampah sembarangan," terangnya disela-sela MoU (Memordandum of Understanding) Pemkot Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang, di rumah dinas Walikota, Senin (27/1/2020).

Harnojoyo juga menerangkan, saat ini pihaknya menggodok Peraturan Walikota (Perwali) No. 52 terkait jam pembuangan sampah. Akan diatur jam pembuangan sampah dan pengangkutan yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang.

"Melalui Perwali No 52 terkait jam pembuangan sampah ini, jangan sampai kedepan masyarakat sewenang wenang membuang sampah. Kita akan batasi jam 6 tidak ada kegiatan membuang sampah," ulasnya.

Adanya aturan ini, sampai Harnojoyo untuk mengatur jam pembuangan sampah. Satpol PP diharapkan dapat optimal mengawasinya.

"Sebenarnya bukan tindakan hukum yang kita harapkan, tapi lebih dari kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Artinya Pol PP juga harus aktif melakukan sosialisasi soal larangan buang sampah sembarangan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Palembang, Guruh Agung Putra Jaya atau yang akrab disapa Jaya ini mengatakan, siap menajalankan pengakkan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Palembang.

Dimana, melalui MoU ini maka kedepan Satpol PP mempunyai kekuatan hukum dalam menjalani Perda maupun Perkada di Kota Palembang.

"Kedepan setiap pelanggaran maka akan disidangkan oleh pengadilan. Bahkan, pelanggaran dapat disidangk ditempat," ulasnya. [*]



Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Sosial13 Februari 2020 14:24

Aturan Baru Dana BOS, Kepala Sekolah Terancam Penjara
Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Kriminal11 Februari 2020 09:37

Hukum11 Februari 2020 08:11

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ekonomi13 Februari 2020 16:01