Anggota DPR Desak Menkumham Cabut Ucapannya...

Politik  RABU, 22 JANUARI 2020 , 20:23:00 WIB

Anggota DPR Desak Menkumham Cabut Ucapannya...
RMOLSumsel. Tidak hanya warga Tanjung Priok yang marah pada Menkumham Yasonna H Laoly. Anggota Komisi III DPR Santoso juga kesal karena menurut dia, sebagai sebagai pejabat tinggi negara tak semestinya  memperkeruh suasana dengan pernyataan kontraproduktif.

Karenanya, legislator asal Partai Demokrat Dapil DKI (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), itu mempertanyakan kenegarawanan Yasonna Laoly.

Saat berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas II A, Jatinegara, Jakarta, Kamis 6 Januari 2020, Yasonna menyatakan kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Dia mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Yasonna meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

Atas pernyataan itu, Santoso meminta Yasonna menarik kembali ucapannya terkait Tanjung Priok sebagai daerah miskin yang melahirkan premanisme dan kriminal.

Ucapan Yasonna itu, kata dia, telah menimbulkan polemik dan menyulut kemarahan warga Priok. Bapak Yasonna harus tarik kembali ucapannya agar polemik ini tidak semakin panas,” kata Santoso kepada wartawan seperti dilansir JPNN.com, Rabu (22/1).

Menurut dia, seharusnya Yasonna meminta maaf atas ucapannya itu. Apa susahnya meminta maaf dan mengakui kekhilafan. Pengakuan maaf toh tidak akan menurunkan derajat Pak Yasonna sebagai seorang menteri maupun profesor,” kata Santoso.

Menurut Santoso, latar belakang pendidikan Yasonna sebagai profesor kriminolog, bukanlah menjadi dalil pembenar untuk mengucap pernyataan yang berisiko menciptakan gesekan di masyarakat.

Sebagai pejabat tinggi negara, Yasonna harus melayani seluruh masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Bukankah seorang menteri seharusnya mengayomi masyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” ujar Santoso.

Ia menambahkan, Yasonna seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberikan penilaian, terlebih lagi melabelinya dengan daerah miskin dan kriminal.

Santoso menegaskan, sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Tanjung Priok”. Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kezaliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa,” katanya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan anggota Komisi III DPR dapil DKI Jakarta III Ahmad Sahroni. Ia meminta Yasonna tidak mengeluarkan pernyataan yang berbasis data usang.

Menurut Sahroni, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Tanjung Priok saat ini bukan lagi daerah kumuh dan dan tempat tumbuhnya premanisme.

Kata dia, Tanjung Priok memiliki pelabuhan tersibuk dan menjadi barometer perekonomian Indonesia. Lebih dari 30 persen komoditi non-migas serta 50 persen dari seluruh arus barang yang keluar-masuk Indonesia melewati pelabuhan ini dengan aman tanpa harus takut ancaman kriminal seperti di masa lalu.

Bila mengutip data BPS terkait indeks kerawanan keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta 2019, Kelurahan Tanjung Priok 2019 berada di level lebih rendah dibanding Menteng. Tanjung Priok berada di angka 12,83 persen sementara Menteng 15,58 persen.

Mengutip data BPS berarti Priok lebih aman dibanding Menteng. Mau kita pungkiri data BPS?” kata Sahroni. [*]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Sosial13 Februari 2020 14:24

Aturan Baru Dana BOS, Kepala Sekolah Terancam Penjara
Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Kriminal11 Februari 2020 09:37

Hukum11 Februari 2020 08:11

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ekonomi13 Februari 2020 16:01