Gubernur Segera Cabut Perda yang Menghambat

Sosial  JUM'AT, 17 JANUARI 2020 , 18:11:00 WIB

Gubernur Segera Cabut Perda yang Menghambat
RMOLSumsel. Dukung Pemerintah Pusat, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H  Herman Deru akan memangkas semua peraturan daerah yang menghambat percepatan pembangunan.

Hal itu dikatakan Gubernur usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri  Jasa Keuangan tahun 2020 dan Arahan Presiden RI Mengenai Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas”,  di Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman Central Bussines District (SCBD) kemarin.

Menurut Gubernur, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mengingatkan cepatnya perubahan dunia setiap hari, setiap detik, itu sangat mempengaruhi ekonomi. Pemprov Sumsel mendukung penuh dengan menyiapkan aspek-aspek pengelolaan keuangan baik dunia perbankan maupun untuk pelaku usaha.

Sangat fluktuatif dari detik sampai hari selalu cepat berubah, tentu karena akses internet yang bisa diakses oleh semua masyrakat. Maka Gubernur diundang kesini untuk menyimak langsung intruksi Presiden RI,” tuturnya.

Ia mengatakan, untuk di daerah Regulasi tidak hanya diatur melalui undang-undang saja, namun ada juga yang  diatur oleh peraturan daerah. Seiring pula  dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Herman Deru menuturkan, sangat  pentingnya keselarasan antar instansi vertikal maupun horizontal.

Provinsi Sumsel  tidak hanya saja patuh terhadap aturan-aturan. Pelaku usahanya dan masyarakat juga selalu menjaga kestabilan ekonomi hingga keamanan ekonomi.

Tentu kita (Pemprov Sumsel) juga harus menyesuaikan, Ketika Pemerintah Pusat membuat kebijakan, Pemprov juga menyesuaikan mereduce aturan-aturan yang menghambat. Dicabut saja baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi sendiri, kalau sifatnya menghambat laju percepatan ekonomi,” pungkasnya.

Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan RI ini dengan resmi dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,  dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo menegaskan, tugas pemerintah secara makro adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan baik dalam maupun luar negeri.

Terlebih persoalan yang sering Ia dengungkan hingga saat ini tidak bisa diselesaikan, yakni yang paling fundamental dan pling mendasar adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan.

Problem besarnya memang masih banyaknya peraturan peraturan yang menghambat kita, baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, baik itu peraturan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semuanya,” ungkapnya.

Ke depan, Jokowi juga menuturkan sekitar 79 undang-undang yang akan direvisi sekaligus, yang dimana didalamnya terdapat 1.244 pasal.

1.244 pasal yang ingin kita revisi. Yang itu kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan untuk merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia,” terangnya.

Lebih jauh, Presiden menyampaikan bahwa jika undang-undang kaku, peraturan pemerintah kaku, dan peraturan daerah kaku, maka ada perubahan yang ada tidak bisa direspons dengan cepat.

Kita tidak bisa melangkah karena kecegat, tercegat, terhambat oleh aturan-aturan yang kita buat. Dan kita harapkan, saya sudah sampaikan kepada DPR mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi,” tandasnya. [rel]



Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00