Pengamat Ini Bersikukuh, Keluarga Jokowi Jangan Ikut Pilkada..

Politik  KAMIS, 16 JANUARI 2020 , 08:34:00 WIB

Pengamat Ini Bersikukuh, Keluarga Jokowi Jangan Ikut Pilkada..
RMOLSumsel. Kendati tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak seharusnya jadi peserta Pilkada Serentak 2020; karena mudaratnya lebih besar.

Demikian dikatakan analis politik Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebut  dinasti politik Jokowi di bursa calon kepala daerah 2020 menjadi sorotan publik. Pasalnya, ada nama putra sulung, menantu serta besan presiden di pesta demokrasi daerah tersebut.

Gibran Rakabuming Raka bakal maju di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian, menantu Jokowi Bobby Afif Nasution disebut bakal maju di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.

Sementara itu, Wahyu Purwanto (suami adik kandung Jokowi) bakal maju ke Pilkada Kabupaten Gunung Kidul, DIY.

Selanjutnya, Dolly Sinomba Siregar (paman Bobby Nasution) disebut-sebut bakal maju Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan.

"Ini adalah fenomena baru dalam varian politik dinasti di Indonesia. Untuk pertama kalinya keluarga presiden yang masih menjabat ikut serta dalam perhelatan kontestasi elektoral Pilkada serentak 2020," ujar Pangi di Jakarta seperti dilansir JPNN.com kemarin.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, seharusnya keluarga inti presiden menjaga jarak dari politik praktis, berupaya menghindari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Termasuk harus berupaya menghindari memanfaatkan pengaruh presiden untuk kepentingan pribadi, terkait kontestasi yang akan diikuti.

"Memang secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar dan membatasi siapa pun termasuk anak/keluarga presiden untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, tersandera soal etika dan kepatutan. Semestinya harus dipertimbangkan matang, jangan terkesan seperti fenomena 'politik aji mumpung', kebetulan bapak lagi menjabat presiden," ucapnya.

Pangi juga mengatakan, politik dinasti sudah mengakar kuat di Indonesia mulai dari dinasti Soekarno, Soeharto, hingga SBY. Sementara untuk Jokowi, baru akan dimulai pada Pilkada 2020.

"Pertanyaannya, apakah Jokowi sudah menyiapkan infrastruktur untuk menopang politik dinastinya? Jika tidak dipersiapkan dengan matang, bisa saja eksperimen politik dinasti Jokowi hanya ajang kelinci percobaan. Kalau seandainya gagal misalnya, sama saja mempermalukan dan menggerus legitimasi Jokowi sebagai presiden," katanya.

Pangi menambahkan, jika Jokowi menggantungkan harapan hanya pada PDIP sebagai infrastruktur politiknya, bisa menjadi dilemma tersendiri.

Elite PDIP akan mempersempit ruang gerak mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, berpeluang melahirkan konflik internal yang merusak tradisi meritokrasi, di mana memprioritaskan figur kader internal yang sudah berdarah-darah membesarkan partai.

"Seperti makan buah simalakama jika Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik dan penopang lain untuk membangun dinasti politiknya. Beliau bakal distempel menyalahgunakan kekuasaan," kata Pangi.

Sementara di sisi lain, Pangi memprediksi Jokowi sulit membiarkan putra dan menantunya berjuang sendiri.

Mantan Walikota Surakarta itu diyakini tidak akan tega melihat mereka kalah dalam kontestasi elektoral. Apalagi hal itu karena hal itu bisa memalukan Jokowi.

"Ini yang barangkali dimaksud lebih besar aspek mudaratnya dari pada manfaatnya terkait embrio politik dinasti yang kemungkinan sedang dipersiapkan Presiden Jokowi," pungkas Pangi.[*]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00