Geruduk Kemenhub, Driver Ojek Desak Penyesuaian Tarif

Ekonomi  RABU, 15 JANUARI 2020 , 21:22:00 WIB

Geruduk Kemenhub, Driver Ojek Desak Penyesuaian Tarif
RMOLSumsel. Penetapan tarif ojek online berdasarkan zona saat ini menyulitkan masyarakat, sebab tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi di berbagai daerah mereka. Karena itu Ojol Nusantara Bergerak menggeruduk Kantor Kementerian Perhubungan hari ini.

Dalam aksi ini, Massa Ojol Nusantara Bergerak menuntut dua hal kepada Kemenhub RI, yaitu penyesuaian tarif dan evaluasinya.

Tuntutan pertama para peserta aksi meminta tarif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 248/2019 tentang biaya jasa atau tarif bagi ojek online dalam zonasi diubah zonanya untuk provinsi.

"Temen-temen ojol di daerah ingin tarif itu diberikan kepada per-provinsi, jadi diaturnya perprovinsi bukan per zona sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat menggunakan ojek daring di provinsi masing-masing," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono yang merupakan koordinator aksi ini di Monas Silang Barat Daya, Rabu (15/1/2020) seperti dilansir JPNN.

Para peserta aksi menginginkan adanya evaluasi tarif yang seharusnya dilakukan per tiga bulan, tetapi tertunda sejak Maret 2019.

"Kami ke Kemenhub ingin meminta evaluasi tarif yang katanya akan mengevaluasi tarif per tiga bulan tapi belum dilaksanakan dari Maret 2019," kata Igun.

Tuntutan kedua, para peserta aksi meminta legalitas undang-undang khusus pengemudi ojek daring sehingga setiap orang yang menjadi pengemudi ojek daring memiliki hak dan kewajiban yang jelas sehingga tidak hanya tergantung dari perusahaan penyedia aplikasi.
"Jadi temen-temen ojek daring ingin meminta kepada pemerintah tentang program yang sempat tertunda 2018 yaitu payung hukum legalitas ojek online," kata Igun.

Menurut Igun, hingga saat ini aturan khusus bagi para mitra ojek online belum ada sehingga tidak ada kejelasan hukum bentuk kerja sama antara pengemudi ojek online dan perusahaan penyedia aplikasi ojek online.

"Kami pernah diskusi dengan Kemenaker tentang jaminan sosial dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi karena belum ada hukum khusus bagi pengemudi ojol, ya belum terlaksana (jaminan sosial)," kata Igun.

Igun mengatakan aksi ini merupakan upaya pertama kali para pengemudi ojek online untuk menyampaikan kedua tuntutan yang tertunda hampir dua tahun itu. [ida]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00