KUA PPAS Disetujui, Ketua DPRD: Bukan Karena Mahar...

Politik  KAMIS, 12 DESEMBER 2019 , 22:42:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

KUA PPAS Disetujui, Ketua DPRD: Bukan Karena Mahar...
RMOLSumsel. Kendati sempat alot pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2020 akhirnya menemui kata sepakat antara  Badan Anggaran DPRD Sumsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumsel.

Hanya saja, Banggar DPRD  menambahkan catatan mengerti dan memahami atas persetujuan tersebut.  Pasalnya, Banggar menganggap KUA PPAS RAPBD 2020 masih terdapat beberapa kebijakan yang melanggar aturan perundang-undangan.

Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati usai rapat Banggar, Kamis (12/12), mengatakan terdapat tiga hal yang dianggap bertabrakan dengan peraturan. Pertama, tentang alokasi program penataan kawasan yang kegiatannya untuk site development kawasan baru terpadu di Keramasan Kota Palembang.

Dijelaskan Anita, program tersebut menelan anggaran sebesar Rp170 miliar yang nantinya akan digunakan untuk penimbunan lahan seluas 46 hektar. Informasinya lahan tersebut bakal dijadikan pusat perkantoran Pemprov Sumsel. Tetapi, dalam penganggarannya, tidak disertai dengan master plan serta Detail Engineering Design (DED).


Politisi Golkar ini juga mengkhawatirkan rencana penimbunan akan membuat kawasan yang tadinya menjadi daerah resapan air menjadi sumber banjir.

Amdal juga harus diperhatikan. Karena bisa jadi sumber banjir. Kalau kami minta tadinya ini ditunda. Bahkan diberikan sedikit keringanan untuk tidak menganggarkan dana sebanyak itu (Rp170 miliar). Tetapi Eksekutif tetap maunya seperti awal,” katanya.

Kedua, sambung Anita, ada juga beberapa program kegiatan yang seharusnya menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Komisi 4 merinci ada sekitar 25 kegiatan dengan nilai sebesar Rp269 miliar yang merupakan ranah kabupaten/kota.

Padahal, itu tanggung jawab kabupaten/kota. Tapi dikerjakan provinsi. Dari sisi aturan ini sudah menyalahi,” ujarnya.

Argumentasi yang disampaikan eksekutif, kata Anita program pembangunan tersebut nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah kabupaten/kota jika sudah dikerjakan. Menurutnya, argumentasi tersebut justru tambah menyalahi aturan. Sebab yang namanya hibah itu tidak mengenal konsep G to G (Government to Government). Itu justru tambah salah. Tetapi, sengotot apapun kita berargumen, eksekutif tetap pada prinsipnya,” terangnya.

Ketiga, program pemberian insentif kepada Camat dan desa persiapan juga dinilai menyalahi aturan. Sebab, perangkat camat dan desa merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah kabupaten/kota. Sehingga pemberian insentif ditakutkan menyalahi undang-undang. Masih ada OPD dibawah provinsi Sumsel yang bisa diberikan insentif. Tetapi kenapa harus Camat dan Desa yang merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Apapun alasannya, ini tentu tidak dibenarkan,” bebernya.

Anita mengatakan pemberian insentif kepada camat berdasarkan argumen yang disampaikan bertujuan untuk biaya penanganan Karhutlah di wilayahnya. Besarannya per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara untuk anggaran desa persiapan, besarannya mencapai Rp100 juta per tahun. Dimana ada 76 desa  yang akan dimekarkan sehingga total anggaran mencapai Rp7,6 miliar.

Penolakan kami ini bukan tanpa dasar. Kami sudah berkonsultasi ke Kemendagri dan tetap tidak diperbolehkan peruntukannya,” terangnya.

Ia mengatakan ketiga program tersebut tidak hanya berpotensi melabrak aturan. Tapi juga, dapat berpotensi tidak bisa dibayarkan. Menurutnya, dalam pembahasan program, pihaknya tidak hanya mengutamakan unsur ketersediaan anggaran.

 Kami juga melihat bisa tidak dibayarkan anggarannya. Jangan sampai syarat dari dikeluarkannya SPM (Surat Perintah Membayar) tidak terpenuhi. Percuma dianggarkan besar tetapi tidak bisa dibayar,” bebernya.

Masih kata Anita, sikap eksekutif yang bersikeras dengan pendapatnya tersebut sama saja mengabaikan fungsi budgeting DPRD. Seharusnya, didalam budgeting, legislatif membahas bersama eksekutif mengenai berbagai kebijakan penganggaran.

Tetapi dari rapat KUA PPAS yang terjadi selama ini, seluruh pendapat kami diabaikan,” tegasnya.
Begitupun juga berbagai usulan yang disampaikan sejumlah Komisi di berbagai rapat. Tidak ada yang dipenuhi. Seperti usulan untuk menganggarkan uang transport bagi guru honor sebesar Rp100 ribu per bulan yang jumlahnya hanya Rp13,5 miliar. Usulan tersebut tidak diakomodir oleh eksekutif di APBD induk dan baru akan dianggarkan di APBD Perubahan. Itupun hanya sekitar Rp 5 miliar.

Saya prihatin kenapa itu yang tidak jadi kepentingan utama. Padahal, kami sudah menganggarkannya sejak 2019. Tetapi pemberian insentif tidak pernah digunakan. Kami sudah berusaha tapi eksekutif tidak menjalankannya,” terangnya.

Banggar pun terpaksa memberikan persetujuan terhadap KUA PPAS APBD 2020 karena waktu yang sudah mepet.

Anita menegaskan pihaknya menyetujui bukan karena ada mahar melainkan semata-mata agar pembangunan di Sumsel segera dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat Sumsel.

"Tulis besar, kita menyetujui bukan karena ada mahar, silahkan cek! Tapi kita menyetujui untuk nota kesepahaman semata-mata untuk pembangunan di Sumse segera dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan," tegas Anita.

Makanya kami menambahkan poin memahami dan mengerti postur dan struktur anggaran yang diajukan. Seluruh anggota sebenarnya sangat kecewa. Tapi, apakah masih mau mempertahankan pendapat kami dan mengorbankan kepentingan masyarakat?. Itu yang kami tidak mau,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan tetap akan menyampaikan poin keberatan tersebut dalam Nota Kesepahaman KUA PPAS RAPBD 2020 yang akan diparipurnakan dan diserahkan ke Kemendagri untuk mendapat persetujuan. Masyarakat harus tahu. Kemendagri harus tahu. Bahwa kami telah berusaha untuk menolak dan mengevaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar mengatakan sejumlah poin keberatan yang disampaikan Banggar terhadap beberapa program yang diusulkan Pemprov Sumsel tentunya akan dievaluasi di Kemendagri.

Kita lihat saja nanti, apakah dikoreksi Kemendagri atau tidak,” tuturnya. [ida]

Komentar Pembaca
Dr (HC) Hatta Rajasa

Dr (HC) Hatta Rajasa

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 , 13:44:00

Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00

Airlangga Daftar Caketum Golkar

Airlangga Daftar Caketum Golkar

SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 18:15:00