KPK Membantah, Stafsus Klarifikasi Pernyataan Presiden

Politik  KAMIS, 12 DESEMBER 2019 , 20:15:00 WIB

KPK Membantah, Stafsus Klarifikasi Pernyataan Presiden
RMOLSumsel. Singkat, lugas dan tegas. Itulah klarifikasi yang diberikan Staf Khusus (Stafsus) Kepresidenan Bidang Hukum Dini Shanti Purwono. Ia memberikan klarifikasi tentang kritik Presiden, yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara sporadis.

Kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/12) itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Ia mengatakan, cara kerja KPK sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

Atas bantahan Laode itu, Dini memberi penjelasan berikut.

"Soal kritik terhadap KPK yang bekerja secara sporadis, ini adalah suatu pesan positif dari Presiden kepada KPK. Presiden hanya ingin mengajak KPK untuk bekerja dengan lebih terarah dan sistematis," ucap Dini melalui pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi secara efektif tidak boleh terfokus hanya pada upaya penindakan, tapi juga upaya pencegahan. Karena itu, setiap penindakan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dan diikuti dengan perbaikan sistem agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi serta dapat dimitigasi dengan mudah di kemudian hari.

"Jadi pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif. Termasuk juga dengan menggarap secara serius kurikulum pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah di Indonesia," jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini seperti dilansir JPNN.com, Kamis (12/12).

Dia mengatakan, pembuatan program-program yang efektif untuk menanamkan semangat antikorupsi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras harus dilakukan sejak usia dini.

"Pekerjaan KPK akan menjadi semakin ringan seiring dengan semakin mengakarnya budaya antikorupsi dalam kehidupan rakyat Indonesia," tegasnya.


Di sisi lain, lanjut Dini, presiden menginginkan agar diatur strategi secara cermat dalam menggarap fokus area. Sehingga harus jelas lembaga antirasuah itu akan mulai membenahi sistem dari mana. Melakukan analisa mana yang harus digarap terlebih dahulu agar perbaikan sistem efektif.

"Di mana sumber permasalahannya. Apakah akan mulai dengan membenahi sistem di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kepolisian, kejaksaan, sistem berusaha, atau apa. Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien," tandas Dini. [ida]

Komentar Pembaca
Anie Baswedan dan Wartawan

Anie Baswedan dan Wartawan

JUM'AT, 22 NOVEMBER 2019 , 20:59:00

Dr (HC) Hatta Rajasa

Dr (HC) Hatta Rajasa

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 , 13:44:00

Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00