Dengan Kartu Pra Kerja, Pemerintah Tak Gaji Pengangguran..

Ekonomi  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 19:15:00 WIB

Dengan Kartu Pra Kerja, Pemerintah Tak Gaji Pengangguran..
RMOLSumsel. Sesuai janji kampanyenya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres KH Ma'ruf Amin akan menerbitkan Kartu Pra Kerja mulai 2020. Namun ditegaskan, dengan program ini tidak berarti Pemerintah memberi gaji kepada para pengangguran.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Mareka membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial  di Kantor Presiden, Selasa (10/12).

"Terkait implementasi kartu pra-kerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak. Itu keliru," ucap Jokowi.

Dilansir JPNN.com, Presiden Ketujuh RI itu menjelaskan bahwa kartu pra-kerja adalah biaya pelatihan atau vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal.

Program ini ditujukan bagi pekerja aktif dan korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

"Jadi, tujuan kartu pra-kerja ada dua, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur. Kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing," jelas mantan wali kota Solo ini.

Untuk itulah dalam ratas tersebut, Jokowi ingn mendapatkan laporan mengenai persiapan detail implementasi terutama soal project management office program tersebut, kesiapan platofrm digital, hingga skema pencairan dananya.

Terkait program perlindungan sosial pada APBN 2020, pemerintah menyiapkan anggaran untuk JKN bagi 96,8 juta jiwa penerima bantuan, PKH 10 juta keluarga, dan BPNT 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.

"Kartu sembako, keluarga pemilik dapat memilih bahan-bahan sembako yang beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun jadi Rp1,8 juta. Untuk itu, ini perlu juga dilihat progresnya seperti apa," jelas siami Iriana itu.

Kemudian, untuk pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu yang berprestasi, pemerintah menyiapkan juga alokasi KIP untuk 818 ribu mahasiswa penerima.

"Saya minta, program-program tadi, baik kartu pra-kerja, JKN-KIS, PKH, BPNT segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan penyaluran kartu betul-betul tepat sasaran," tandasnya. [ida]

Komentar Pembaca
Dr (HC) Hatta Rajasa

Dr (HC) Hatta Rajasa

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 , 13:44:00

Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00

Airlangga Daftar Caketum Golkar

Airlangga Daftar Caketum Golkar

SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 18:15:00