Ingat, BPJS Kesehatan Bukan BUMN..

Sosial  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 19:00:00 WIB

Ingat, BPJS Kesehatan Bukan BUMN..
RMOLSumsel. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh dipandang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena BPJS melaksanakan fungsi konstitusi, yaitu melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Demikian dikemukakan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Hj Intan Fauzi, di mana ia menegaskan BPJS bukanlah lembaga bisnis dan komersil yang mencari untung rugi. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan dalam menjalankan misi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penegasan ini disampaikan Intan di sela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senin (9/12).

Saya kira, yang harus dibereskan itu soal sistem. Jangan samakan BPJS Kesehatan ini dengan BUMN, Badan Usaha. Kalau jalanan macet dibuat jalanan berbayar. Jalan berbayar juga macet maka iuran jalan tol dinaikan. Karena memang badan usaha,” urainya seperti diberitakan JPNN.com.

BPJS Kesehatan, kata dia, tidak mengambil keuntungan, tapi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia

BPJS Kesehatan ini Badan Penyelenggara. Sehingga betul-betul mengacu pada UUD 1945,” tambahnya.

    Kornas MP BPJS Minta Jaminan Kesehatan Pekerja Dikelola BP Jamsostek

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 34 & Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwa 'setiap orang berhak atas Jaminan Sosial.

Artinya, pemerintah memilik tanggungjawab sosial menjamin hak kesehatan warganya, selain hak pendidikan, hak hidup layak dan hak-hak lainnya.

Untuk itu, ujar Intan, BPJS Kesehatan semestinya tidak berperan sebagai lembaga asuransi yang menghitung untung rugi. Kalaupun mengalami defisit, pemerintah yang harus bertanggung jawab menutupi kekurangan dana jaminan kesehatan masyarakat.


 Itu sebabnya, rencana dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan, sama saja mencekik rakyat.

Keluarnya Perpres 75/2019, namun tetap meminta kenaikan iuran kelas 3 mandiri tidak diberlakukan. Sesuai amanah konstitusi maka pelayanan kesehatan ini bersifat menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara,” tuturnya.

Intan yang juga Anggota Fraksi PAN ini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membereskan tata kelola BPJS Kesehatan.

Pembenahan manajemen sangat penting mengingat hampir seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu mengandalkan jaminan kesehatannya dari badan yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden ini.

Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini. Karenanya, kehadiran BPJS Kesehatan ini jangan memberatkan masyarakat,” pintanya.

Malahan ujar Intan lagi, rakyat miskin itu tidak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan.

Saya kira, semua sudah taat dan patuh membayar pajak. Kalau system pajaknya kurang baik maka perbaiki sistemnya,” tegasnya.

Wakil Rakyat Dapil Jabar VI Depok Bekasi ini menegaskan perbaikan tata kelola dan manajemen BPJS Kesehatan mutlak diperlukan agar kehadirannyabermanfaat untuk rakyat.

Jangan sampai, masyarakat yang awalnya begitu gembira dengan program BPJS Kesehatan ini tetapi ujungnya juga memberatkan. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Intan mengatakan BPJS Kesehatan harus mampu meng-cover layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menolak pasien BPJS Kesehatan.

Kalau bicara penyakit ini sudah kronis, semua stakeholders tidak ada yang puas. Dokter, rumah sakit, alkes lab, farmasi, tunggakan besar, akumulatif defisit anggaran BPJS sebesar  Rp 32 Triliun,” pungkasnya.[ida]

Komentar Pembaca
Dr (HC) Hatta Rajasa

Dr (HC) Hatta Rajasa

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 , 13:44:00

Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00

Airlangga Daftar Caketum Golkar

Airlangga Daftar Caketum Golkar

SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 18:15:00