Tito Bantah Dirinya Ingin Pilkada Tak Langsung

Politik  JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 07:36:00 WIB

Tito Bantah Dirinya Ingin Pilkada Tak Langsung
RMOLSumsel. Pro-kontra Pilkada Langsung atau Pilkada Tak Langsung atau melalui DPRD terus menghangat. Polemik yang berkembang ini semula dipicu kabar bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengevaluasi Pilkada Langsung lalu mengembalikannya ke Pilkada Tak Langsung.

Padahal menurut Tito, ia hanya mengatakan bahwa Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung harus dievaluasi. Karena ia menilai cukup banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Sejauh ini, pernyataannya tersebut telah diarnikan bermacam-macam, termasuk dirinya sebagai Mendagri anti demokrasi.

Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada Pilkada melalui DPRD alias tak langsung,” kata Mendagri Tito Karnavian usai RDP bersama Komisi II DPR kemarin.

Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju Pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam Tito tidak demokratis, kapan saya mengatakan itu?,” tambah Tito seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).

Tito menyampaikan bahwa pada sistem Pilkada langsung memiliki dua spirit yang sangat mulia yaitu, pertama menggambarkan demokratisasi yang ditunjukan partisipasi rakyat memilih langsung pemimpinnya.

Kedua, spirit untuk dapatkan pemimpin termasuk dari jalur independen. Ini diakomodir dalam sistem (Pilkada langsung) ini,” urainya.

Namun dalam perjalanannya, kata Tito sistem Pilkada langsung juga menimbulkan ekses negatif. Salah satunya potensi konflik. Saat menjadi Kapolda hingga Kapolri, dia memiliki pengalaman empirik tentang bagaimana ekses negatif dari Pilkada langsung ini, terutama saat menjabat sebagai Kapolda Papua.

Kabupaten Puncak itu 4 tahun konflik antar daerah, Gubernur, tanya Pak Lukas Enembe, 2 tahun tertunda (Pilkada),” kata Tito.

Dampak lain yang tidak bisa dinafikkan melalui Pilkada langsung ialah ongkos politik tinggi atau mahal, baik yang dibebankan kepada negara maupun melalui APBD daerah. Belum lagi, sambung Tito, biaya politik tinggi dari sisi Calon Kepala Daerah (Cakada).

Keluar biaya untuk macam-macam untuk saksi, kampanye. Ini cukup lumayan. Tapi kalau dihitung return (kembali) gaji, bonus, dan lain-lain enggak akan masuk,” papar Tito.

Sehingga, kata Tito, adanya evaluasi yang dilakukan secara akademik ini bukanlah hal yang diharamkan, pasalnya setiap kebijakan publik yang menyangkut masyarakat banyak jika ada dampak negatif tidak ada salahnya untuk dilakukan evaluasi.

Siapa pelaksanaannya? saya sampaikan kita siap melaksanakan itu. Tapi saya enggak setuju Balitbang (badan penelitian dan pengembangan Kemendagri). Balitbang punya anggaran, tapi jangan Balitbang melakukan. Nanti subyektif kalau pemerintah. Sebaiknya akademisi thinktank, yang dikenal obyektif,” saran Tito.

Tito menambahkan, maksud dan tujuannya itu tidak lain hanya menjalankan tanggung jawab sebagai Mendagri untuk menemukan format yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari Pilkada langsung, namun tanpa mengurangi tujuan utama dari Pilkada langsung tetap dalam kerangka demokrasi.

Dan memilih pemimpin yang betul-betul legitimate bisa membangun untuk kemajuan rakyatnya,” demikian Tito.[ida]

Komentar Pembaca
Persiapan Reuni Akbar 212

Persiapan Reuni Akbar 212

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 18:27:00

Diskusi Tolak Ahok

Diskusi Tolak Ahok

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 14:16:00

Anie Baswedan dan Wartawan

Anie Baswedan dan Wartawan

JUM'AT, 22 NOVEMBER 2019 , 20:59:00