Wacana Evaluasi Sistem Pilkada, Praktisi Politik: Itu Pemikiran Spekulatif

Politik  KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 , 19:50:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Wacana Evaluasi Sistem Pilkada, Praktisi Politik: Itu Pemikiran Spekulatif

A. Syukri Holil/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Munculnya wacana untuk mengevaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung menjadi Pilkada (dipilih) DPRD, merupakan pemikiran yang spekulatif. Jika didasarkan pada alasan tingginya biaya Pilkada yang menjadi penyebab dan mendorong banyak Kepala Daerah melakukan korupsi.

Demikian disampaikan praktisi politik Ogan Komering Ulu (OKU), A. Syukri Holil SIP, MSi, kepada RMOLSumsel, Kamis (14/11).

"Jika Pilkada langsung diubah dipilih melalui DPRD, itu ibarat ingin membunuh tikus dengan membakar lumbung," ujar mantan anggota DPRD OKU ini.

Soal Pilkada langsung, Syukri mengutip dari berbagai pendapat, bedakan dulu antara biaya penyelenggaraan Pilkada dengan biaya kampanye calon.

Biaya penyelenggaraan Pilkada yang tinggi, menurut dia, tentu dapat disiasati/dikurangi dengan melakukan efisiensi melalui penggunaan teknologi. Misalnya e-voting.

"Bayangkan berapa penghematan dari misalnya kertas suara jika suatu kota/kabupaten apalagi provinsi yang DPT jutaan dikali sekian ribu rupiah. Belum lagi misalnya jika tidak perlu memakai kotak suara karena e-voting. Dan honorarium petugas yang bisa berkurang baik jumlah orangnya maupun jumlah hari kerjanya karena bantuan teknologi e-voting dan e-counting," papar Syukri.

Jikapun biayanya tidak berkurang, menurut Syukri lagi, itu masih tetap layak. Karena tujuannya tak lain demi mewujudkan aspirasi politik pemilik kedaulatan yang termaktub dalam UUD 45 pasal 1 ayat 2.

Yang kedua biaya calon/ biaya kampanye yang membengkak sesungguhnya disebabkan bukan oleh cost politik saja. Tetapi lebih karena money politik.

"Menurut berbagai pendapat, para calon Kepala Daerah, sesungguhnya banyak yang kurang berkualitas serta miskin gagasan. Serta tidak punya track record yang memadai untuk dapat meyakinkan para pemilihnya. Sehingga diambillah jalan pintas sebagai alternatif untuk menutupi kekurangan tersebut dengan membagi-bagikan uang atau membeli suara," jelasnya.

Kemudian di sisi lain belum adanya aturan pembatasan biaya kampanye, sehingga terjadi kampanye yang jor-joran.

Dan yang terakhir, belum adanya penegakan hukum yang efektif. Misalnya sampai sanksi diskualifikasi terhadap pelaku money politik.

Selain hal-hal diatas, lanjut dia, adanya sikap permisif masyarakat yang bahkan sudah menganggap jual-beli suara adalah sesuatu yang lumrah dan bahkan melihat itu bukan suatu yang salah.

"Sementara masyarakat yang lain telah apatis bahkan skeptis. Dengan alasan aah...sudahlah tidak mungkin akan berubah oleh kita saja. Sementara itu, perangkat pengawasan baik Gakkumdu, maupun Bawaslu dan media massa belum seperti apa yang diharapkan," tandasnya. [sri]


Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00