KPK Minta BPPD Optimalkan Lagi PAD Dari Sektor Pajak

Hukum  RABU, 06 NOVEMBER 2019 , 20:14:00 WIB

KPK Minta BPPD Optimalkan Lagi PAD Dari Sektor Pajak
RMOLSumsel. Sejauh ini masyarakat hanya mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sudut penindakan terhadap para koruptor. Padahal, lembaga anti rasuah tersebut juga memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan.

Seperti yang dilakukan hari ini di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang hari ini, Rabu (6/11/19), Koordinator Wilayah II KPK RI, Abdul Haris menyampaikan, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan hari ini, pihaknya ingin memastikan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dapat berjalan sesuai dengan rekomendasi yang pernah disampaikan.

"Sebelumnya kita pernah memberikan rekomendasi, terkait hal-hal apa yang perlu ditindaklanjuti, contohnya target tapping box atau alat e-tax sudah terpenuhi atau belum, termasuk PBB dan Pajak Penerangan Jalan. Ini harus kita pantau terus," ungkapnya.

Dari hasil evaluasi hari ini, Haris melihat sudah ada peningkatan yang signifikan dari pemasangan alat tapping box maupun e-tax yang berfungsi sebagai Transaction Monitoring Device (TMD).

"Dari hasil sebelum kami kesini dan hari ini ada peningkatan yang luar biasa dari sektor pajak, meski mereka diberikan target yang cukup tinggi mencapai Rp1,3 Triliun. Meski tidak full 100%, saya yakin sampai akhir Desember capaiannya bisa mendekati," terangnya.

Haris berharap, masyarakat maupun pemilik usaha dapat memahami fungsi pajak untuk pembangunan. Saat ini KPK sangat konsen dengan tindakan pencegahan melalui program-program pembinaan seperti yang dilaksanakan BPPD Kota Palembang.

"Selain penindakan, fungsi kami ini adalah memperbaiki dari sistem pemerintah daerah agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari delapan program yang kami jalani, salah satunya adalah optimalisasi pendapatan daerah," ulasnya.

Melalui program optimalisasi pendapatan daerah, KPK dan pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat betul-betul mengoptimalkan pendapatan daerah dengan sumber daya yang ada.

Tujuannya apa, agar pemerintah daerah bisa mandiri. Contohnya DKI Jakarta saat ini, yang sudah tidak butuh DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
"Dengan pengotimalan pendapatan daerah melalui sektor pajak ini kita berharap Palembang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pemilik usaha tidal usah takut, karena pejak dibebankan ke pelanggan, artinya mereka adalah wajib pungut," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin mengatakan, ada beberapa evaluasi dari KPK, pertama soal progres capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Jadi mereka mensuport yang pertama soal pengoptimalan Ka.UPTB (Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan) yang berada di 18 Kecamatan. Dimana pada tahun 2020 mereka akan kita jadikan tempat pelayanan pajak," terangnya.

Nantinya, sambung Sulaiman, pemaksimalan fungsi dari Ka.UPTB ini, akan dioptimalkan dari segi pendataan, penagihan piutang, validasi data dan pelayanan terhadap wajib pajak termasuk pelayanan terhadap UP-UP baru.

Selanjutnya, KPK juga meminta BPPD dapat memaksimalkam pengoperasian alat. Karena berdasarkan temuan Korsupgah KPK dilapangan, masih ada wajib pungut alat tablet.

"Masih ada celah dari alat tablet yang sudah dibagikan. Dimana, banyak wajib pungut yang tidak menggunakan alat. Pada tahun 2020 mereka minta semua bisa mengganti alat dengan tablet dengan sistem," tandasnya. [***]



Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah