Dengan Kolaborasi, Dinkes Tingkatkan Pelayanan

Daerah  RABU, 06 NOVEMBER 2019 , 19:30:00 WIB | LAPORAN: BUBUN KURNIADI

Dengan Kolaborasi, Dinkes Tingkatkan Pelayanan
RMOLSumsel. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr Mgs Hakim mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Disampaikan dr Hakim, saat ini tantangan kesehatan yang kompleks membutuhkan response yang kompherensif dan cepat.

"Diperlukan upaya terus menerus untuk mengoreksi kebijakan, mereplikasi kerja-kerja baik dan terobosan berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan ini, terutama inisiatif kolaborasi sektor kesehatan dan pemerintah di tingkat desa,"ungkapnya, Rabu (6/11).

Menurut dia, desa memiliki posisi penting di mana terdapat otonomi dan dana desa bagi pembangunan kesehatan. Karena itu penting untuk terus menguatkan sinergi dan peran Desa dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

Pengembangan teknis operasionalisasi dilakukan melalui, akredensial Fasilitas Kesehatan, survei kepuasan Peserta dan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan.

Dana Kapitasi yang selama ini memiliki sisa penggunaan (SILPA) merupakan hak daerah untuk menggunakannya di periode berikutnya. Namun, akan ada revisi Perpres 32 Tahun 2014 dan Permenkes 21 Tahun 2016 terkait hal ini dimana sisa Dana Kapitasidi FKTP milik pemerintah akan menjadi pengurang Kapitasi Tahun Berikutnya.

Urusan Kesehatan sejak jauh sebelum ada PP No. 2 Tahun 2018, kita sudah mengenal SPM, tetapi sejak PP itu diberlakukan, para pelaksana dan penanggungjawab kesehatan terbawa ke dalam dilema yang serius. Benarkah SPM harus tercapai 100% ? jika tidak tercapai 100%? Kemendagri melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan ini di tahun 2019 untuk itu perlu diberikan umpan balik atas status pelaksanaan SPM Kesehatan ini.

"Mari kita pastikan umpan balik yang efektif, Aspek kelembagaan PUSKESMAS sebagai PPK BLUD masih terkendala dibanyak
Kabupaten/Kota, "jelasnya

Bagaimana strategi agar Pemerintah Daerah segera menerapkan PPK BLUD sesuai Kebijakan terbaru yaitu Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Umum Layanan Daerah juga lebih memudahkan jalan bagi Daerah untuk memberikan fleksbilitas bagi UPTD Puskesmas untuk menjalankan PPK BLUD dan mengelola dana kapitasi. Untuk hal tersebut akan dibahas & kupas tuntas PedomanPelaksanaan PPK BLUD yang terbaru bagi FKTP milik Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2019 terkait dengan Pencegahan Fraud telah menetapkan ketentuan sanksi Administrasi bagi fasyankes dan para pihak yang sengaja melakukan fraud.

" Dinas Kesehatan mendapat peran penting untuk hal ini," paparnya

Menuju Akreditasi FKTP Paripurna merupakan penjaminan mutu eksternal tertinggi bagi FKTP sebagai upaya perbaikan terus menerus untuk memperbaiki pelayanan peserta sebagai salah satu syarat bila ingin berkerjasama dengan BPJS.  [ida]



Komentar Pembaca
OKU Kebagian Satu Mobil Sampah Kemen-PUPR
Yuk.. Manfaatkan Rawa

Yuk.. Manfaatkan Rawa

JUM'AT, 06 DESEMBER 2019

Askolani: Dengan Dana 49 Milyar, Mulai Desember Jalan Akan di Buat Mulus
Ini Dia Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziah PCNU OKU
Lahan Sawah Jangan Digadai

Lahan Sawah Jangan Digadai

KAMIS, 05 DESEMBER 2019

Puluhan Guru Honorer Dapat Insentif

Puluhan Guru Honorer Dapat Insentif

KAMIS, 05 DESEMBER 2019

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00