Sofyan "Buktikan'" KPK Butuh Dewan Pengawas

Hukum  SELASA, 05 NOVEMBER 2019 , 13:32:00 WIB

Sofyan
RMOLSumsel.  Vonis bebas  Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mantan Dirut PLN Sofyan Basir perlu dicermati dengan positif. Sebab ini membktikanmenambah bukti tentang pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diawasi oleh dewan pengawas

Demikian dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Ia menilai, vonis bebas Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mantan Dirut PLN Sofyan Basir menambah bukti tentang pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diawasi oleh dewan pengawas (Dewas).

Menurutnya, vonis bebas untuk terdakwa suap proyek PLTU Riau-1 itu telah membuka aib KPK sebagai lembaga penegak hukum yang tidak profesional, penuh rekayasa, bermain politik, serta tidak menaati asas alat bukti.

"Dengan adanya kasus Sofyan Basir ini, IPW melihat keberadaan Dewan Pengawas di KPK mendesak diperlukan, agar lembaga antirasuah itu tidak melenceng dari sistem hukum," ujar Neta di Jakarta seperti dibritakan JPNN.com. Selasa (5/11).


Selain itu, Neta juga mendorong pemerintah segera merampungkan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi. Tujuannya agar KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi makin profesional dan independen.

"Dengan demikian hasil kerja KPK benar-benar berdasarkan asas keadilan dan bukan memolitikkan, apalagi mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Dewan Pengawas harus bisa menjaga muruah KPK yang profesional dan independen, sehingga semua perkara yang dimajukan ke pengadilan tipikor tidak ada celah untuk dikalahkan," ucapnya.

Neta justru mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis bebas untuk Sofyan. Sebab, selama ini hakim pengadilan tipikor cenderung takut membuat keputusan yang profesional dan independen atas perkara korupsi yang ditangani KPK.

Menurut Neta, para hakim pengadilan tipikor pun sangat khawatir menjadi target operasi oknum KPK. IPW melihat ada sejumlah kasus yang diajukan KPK sangat lemah alat buktinya,” tuturnya.

Mantan wartawan itu lantas mencontohkan perkara Sofyan. Neta mengaku memperoleh informasi bahwa KPK menjerat Sofyan sebagai tersangka bukan atas dasar alat bukti, melainkan karena hasil voting.

"Kami mendapat informasi seorang komisioner tidak setuju perkara Sofyan Basir dilimpahkan, satu abstain, dan tiga mendesak agar perkara itu segera dilimpahkan. Akibat Sofyan Basir beperkara dengan KPK, program listrik pedesaan Presiden Jokowi menjadi terhenti hingga kini," katanya.

Karena itu Neta juga mengharapkan Firli Bahuri Cs yang akan dilantik menjadi komisioner KPK periode 2019-2023 pada Desember mendatang bisa membersihkan komisi yang telah eksis sejak 2003 itu dari politik. Kasus Sofyan Basir ini harus menjadi pelajaran berharga untuk introspeksi bagi jajaran KPK maupun komisioner yang baru dan Dewan Pengawas KPK agar tidak terulang kembali di kemudian hari," pungkas Neta. [ida]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah
Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00