Untuk Bayar Tukin, Pemkab OKU Gandeng Unair

Daerah  MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 23:30:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Untuk Bayar Tukin, Pemkab OKU Gandeng Unair
RMOLSumsel. Total nilai Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang, sebesar Rp120 miliar. Nilai ini sudah disetujui antara DPRD dan Pemkab.

”Rata-rata Rp10 M perbulan untuk membayar Tukin sebanyak 6.000 pegawai di Kabupaten OKU,” ungkap Bupati H Kuryana Azis didampingi Kabag Humas Pemkab OKU Feri Iswan, Minggu (3/11).

Dikatakan bupati, besaran Tukin tidak sama setiap pegawai, itu disesuaikan dengan jabatan. Namun dipastikan setiap Pegawai Negeri Sipil akan mendapat Tukin.

Lebih jauh bupati menjelaskan,  bahwa dasar hukum pemberian Tukin yakni tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diganti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN/ PNS yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian Tukin yang dianggarkan dalam APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional dalam rangka untuk pencegahan korupsi, maka  saat ini semua jenis pembayaran melalui non tunai. Tujuannya untuk meminimalisir korupsi.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja PNS/ ASN.

Dikatakan Kuryana, pertimbangan dalam pemberian Tukin yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, untuk meningkatkan kinerja, dan untuk memperpendek rentang penghasilan antar ASN.

Karena selama ini penghasilan antar pegawai dari honor kegiatan di setiap lembaga pemerintah tidak merata, bahkan ada pegawai yang tidak menerima honor kegiatan.

Termasuk juga menghilangkan anggapan yang selama ini bahwa setiap dinas intansi tidak sama, ada yang mengatakan salah satu dinas merupakan dinas yang basah” dan ada dinas yang kering”.

Namun apabila kinerja pegawai tidak meningkat atau pegawai yang bersangkutan malas-malasaan dan tidak disiplin, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi atau hukuman bukan hanya yang telah diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, tetapi pemberian Tukin bisa dikurangi.

Menurut Bupati, pemberian Tukin di jajaran Pemerintah Kabupaten OKU sudah melalui beberapa kajian.

Kajian pemberian Tukin bekerja sama dengan konsultan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sejak tahun 2017. Unair sudah banyak bekerja sama dengan beberapa daerah dalam hal kajian tukin seperti Kota Surabaya, Madiun dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD OKU H Marjito Bachri menyambut baik prorgam Pemerintah Kabupaten OKU yang akan memberikan tukin kepada semua ASN. Tukin ini kata Marjito diharapkan akan menjadi penyemangat para ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Harapannya ASN lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik,” katanya.[ida]

Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00