Mafia Anggaran Masih Bermain di Pemprov DKI

Politik  MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 19:33:00 WIB

Mafia Anggaran Masih Bermain di Pemprov DKI
RMOLSumsel. Terungkapnya empat mata anggaran tak wajar di RAPBD DKI Jakarta tidak bisa dianggap masalah sepele. Keempatnya, termasuk pembelian Lem Aibon Rp 82 miliar, aneh. Karena masuk dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menilainya tak  hanya aneh melainkan juga sangat mengherankan. Pun memunculkan dugaan masih ada mafia anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

Mafia anggaran diketahui pernah bermain saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kasus yang terungkap terkait rencana pembelian uninterruptible power supply (UPS). Kala itu, Ahok menyebut anggaran pembelian UPS muncul tiba-tiba dengan menghapus anggaran pembelian truk sampah.

Sementara di era Gubernur Anies Baswedan, mengemuka sejumlah keanehan pada mata anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan.

Antara lain, pembelian lem aibon dengan nilai anggaran mencapai Rp 82 miliar dan pengadaan bolpoin dengan nilai anggaran Rp 124 miliar.

"Jadi, semakin menguatkan dugaan mafia anggaran bukan hanya ada, bisa jadi pemainnya banyak. Tetapi untuk membuktikannya sulit," ujar Ujang seperti dikutip dari JPNN.com, Minggu (3/10).

Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menyebut sulit, karena hanya sedikit yang dapat dibuktikan. Misal dalam kasus pembelian UPS di era Ahok, hanya menyasar orang tertentu saja.

"Jika pun kasus UPS era Ahok muncul dan diusut, hanya mengenai orang tertentu saja. Tidak bisa menyentuh para mafia anggaran," ucapnya.

Fakta lain kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ketika indikasi yang mencuat baru sebatas usulan anggaran, aparat hukum juga belum dapat berbuat apa-apa.

Pihak tertentu masih dapat berkilah dengan menyatakan telah terjadi salah input data. Kemudian mengubah usulan pengadaan. Dengan demikian tidak sampai terjadi pelanggaran hukum dengan pembeliaan lem aibon.

"Karena yang kerja itu kan birokrasi. Terkadang birokrasi bekerja bisa teledor atau salah. Bisa juga sengaja atau pura-pura salah input," pungkas Ujang. [ida]

Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00

Airlangga Daftar Caketum Golkar

Airlangga Daftar Caketum Golkar

SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 18:15:00

RI 7 Dan Walikota Milenial

RI 7 Dan Walikota Milenial

KAMIS, 05 DESEMBER 2019 , 21:42:00