Tak Mau Dicabut Izin, Perusahaan Harus Punya Sarpras Memadai

Sosial  JUM'AT, 01 NOVEMBER 2019 , 18:30:00 WIB

Tak Mau Dicabut Izin, Perusahaan Harus Punya Sarpras Memadai
RMOLSumsel. Bupati Musi Banyuasin ( Muba) Dodi Reza Alex Noerdin membagikan  pengalaman dalam penanganan Karhutbunlah beberapa waktu lalu. Dodi mengatakaan penanganan siklus lima tahunan ini membutuhkan sinergi dari stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, masyarakat, dan perusahaan.

Hal ini dikatakan Dodi pada Rountable Discussion Membangun Sinergi Antar Stakeholder Sumatera Selatan untuk Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Kedepan yang digelar Bumi Institute di Hotel Swarna Dwipa, kemarin.

"Sejak beberapa bulan lalu kami melibatkan stakeholder, mendapatkan backup dari Sinarmas, TN, Polri, dan SKK Migas. APBD dianggarkan Rp25 miliar untuk bencana," ujar Dodi.

Di Pemkab Muba sendiri, instruksi Bupati ke SKPD terkait harus sampai ke tingkat paling bawah, kades. Namun Dodi menyadari pencegahan dan penanganan karhutbunlah  membutuhkan biaya yang besar dan banyak kendala di lapangan sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari stakeholder.

"Kendalanya akses yang sulit untuk sampai ke perbatasan Jambi, api membesar sehingga water bombing menjadi tidak efektif. Jadi SOP harus terintegrasi, rigid, dan komprehensif. Pelibatan masyarakat misalnya suku anak dalam secara tradisional sudah dibantu dan diberi insentif supaya tidak membuka kebun dengan membakar, karena bagi saya melarang tanpa solusi sama saja bohong," paparnya.

Yang lebih penting, lanjut Dodi, ialah kolaborasi dengan Pemkab lainnya dan Pemprov Sumsel, juga dengan perusahaan. Pasalnya kebakaran bisa merambah ke daerah lain, lahan konsesi, dan rawa gambut. Khususnya perusahaan harus memiliki sarana prasarana (sarpras) yang memadai.

"Koordinasi dengan perusahaan sangat penting. Perusahaan akan saya wajibkan dan sudah disusun Perbup untuk menyediakan sarana prasarana. Sarana prasarana yang memadai untuk monitor dan mengawasi dan mengevaluasi, dan bila terjadi kebakaran di lapangan maka akan dicek sarana prasarana sudah memenuhi belum dari peraturan bupati tersebut. Kalau ada yang tidak memenuhi dari sarana prasarana menara intai dan lain sebagainya personil di lapangan, kalau tidak ada yang memenuhi saya cabut izinnya, kan saya sudah bilang dari awal kalau ada perusahaan yang abai yang tidak menjaga arealnya maka akan saya cabut izinnya," tegasnya.

Sebaliknya kata Dodi bila perusahaan berkontribusi dalam pencegahan karhutlah, maka akan dimasukkan dalam struktur di garis manajemen bencana.[sri/rel]

















Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00