Jadikan Perencanaan Pembangunan Desa Lebih Selaras

Daerah  JUM'AT, 25 OKTOBER 2019 , 20:16:00 WIB | LAPORAN: BUBUN KURNIADI

Jadikan Perencanaan Pembangunan Desa Lebih Selaras

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Optimalkan perencanaan pembangunan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri berikan pemahaman dalam Bimbingan Teknis implementasi Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.2 sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin di Auditorium Grand Inna Daira Kota Palembang, kemarin. Dihadiri langsung Kepala Seksi Sistem Informasi Aset Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Suyadi, SAP, MAP, para Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin, Para Pejabat dan Staf di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banyuasin, serta 164 peserta Para Kaur Keuangan/Operator Desa yang tergabung dalam 12 wilayah Kecamatan Darat.

Dikatakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin, Roni Utama AP.,M.Si, melalui Sekertari Dinas PMD Banyuasin, Gambeta,bahwa kegiatan ini sangatlah strategis dan penting untuk peningkatkan dan penyelarasan pemahaman bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ke depan.

"Saya katakan penting karena forum ini menjadi media bagi kita semua untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Desa sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya". Lanjutnya

Karena, disinilah tempat semua pihak bertemu, baik narasumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan Operator Desa untuk mewujudkan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan akuntabel. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hingga peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran

Mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Tahun 2015 yang dibangun dan dikembangkan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa bekerja sama dengan BPKP, yang mana Siskeudes Versi 2.0 telah sukses di launching bersama-sama oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kepala BPKP pada tanggal 21 November 2018 lalu bertempat di ruangan Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.

" fitur dan kontennya telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Tim Bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri
dengan BPKP". Jelasnya

Tujuan dibangun dan dikembangkannya aplikasi tersebut adalah Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

Sejak diluncurkannya Aplikasi siskeudes mulai dari versi 1 sampai versi 2 saat ini, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa penyempurnaan yang ada didalam aplikasi tersebut.

"Pengembangan aplikasi tersebut juga terus mengikuti peraturan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Aplikasi ini diproyeksikan sebagai alat
bantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga untuk Aplikasi Siskeudes tahun 2019," paparnya

Dirinya berharap, kedepannya dapat menjadi cikal bakal bagi berbagai pihak dalam upaya pengembangan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya pengelolaan keuangan Desa dari sisi Pemerintah Pusat dapat kembali terus berinovasi membangun suatu sistem yang dapat mengintegrasikan kedua aplikasi tersebut dengan aplikasi lainnya yang ada di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
 
Serta, yang paling penting dan utama adalah dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat se-Indonesia terkait data keuangan dan aset Desa, dan dari segi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat memberikan perhatian serta komitmennya dalam rangka implementasi aplikasi secara menyeluruh demi terwujudnya pengelolaan keuangan Desa yang sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberi manfaat guna menjadikan keberhasilan kita bersama mengemban tugas membina pemerintahan desa dalam kerangka membangun karakter bangsa." Tutupnya. [irm]


Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00