KPK Baper-an, Istana Reaktif, Pakar Repot Komentar...

Politik  SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:13:00 WIB

KPK Baper-an, Istana Reaktif, Pakar Repot Komentar...
RMOLSumsel. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membuat pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melibatkan pihaknya dalam rekrutmen calon-calon menteri.

Terang saja pernyataan KPK tersebut menarik banyak orang untuk berkomentar. Sebab bulan lalu Pimpinan KPK sudah ramai-ramai mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi, pun ada yang telah mengundurkan diri.

Salah satu komentar datang dari Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ia menjawab pernyataan KPK itu dengan mengatakan, "KPK jangan gede rasa atau bawa perasaan (baper)."

Pernyataan Ngabalin ini pun mendapat reaksi dari pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Ia melontarkan kata bernada kritik kepada perwakilan Istana itu.

Menurut Syamsuddin, sikap Jokowi di periode kedua ini berbeda jauh dengan periode awal. Saat itu Jokowi melibatkan KPK hingga PPATK dalan menjaring nama-nama menteri untuk masuk kabinet.

"Soalnya pada 2014 Pak @jokowi melibatkan @KPK_RI dan @PPATK dalam seleksi menteri. Kalau sekarang beda ya sudah. Gitu aja kok repot," kata Syamsuddin dalam akun twitter pribadinya, Selasa (15/10).

Lebih jauh, Syamsuddin menilai wajar jika KPK mengungkapkan Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menjaring nama-nama calon menteri. Menurutnya, KPK hanya mengingatkan ihwal menteri itu harus memiliki rekam jejak yang baik dan kapabel di bidangnya.

"Tidak ada salahnya sekadar mengingatkan," tandasnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif sebelumnya mengaku Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menjaring calon menteri. Kendati begitu, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogratif.

KPK hanya berharap Jokowi dapat memlilih menteri yang bebas korupsi dan memiliki rekam jejak bagus.

"Kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Laode di Gedung C-1 KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin kemarin (14/10).

Oleh Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin, dia meminta KPK tidak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri. Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Itu kewenangan Presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR-lah," kata dia seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10). [ida]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah