Buruh-Pengusaha Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 11:41:00 WIB

Buruh-Pengusaha Tolak Kenaikan Iuran BPJS
RMOLSumsel. Belum lagi diberlakukan, aturan Pemerintah Pusat tentang Iuran BPJS Kesehatan sudah ditentang banyak pihak. Yang telah lebih dulu ditolak adalah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penolakan keras disampaikan buruh dan pengusaha di Provinsi Banten. Mereka kompak dan sepakat secara tertulis menolak kebaikan tersebut.
 
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Dewan Pengupahan Provinsi Banten di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten seperti diberitakan Kantor Berita RMOL, Kamis (10/10).

Seluruh unsur dalam Dewan Pengupahan Provinsi Banten hadir dalam rakor tersebut. Mereka terdiri atas unsur buruh, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

Berdasarkan berita acara Dewan Pengupahan, unsur buruh memberikan 7 rekomendasi. Di antaranya menolak rencana kenaikan iuran atau premi BPJS, menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan meminta pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Seperti dilansir Kantor Berita RMOLBanten, dalam urusan BPJS, pengusaha mengambil sikap yang sama dengan buruh. Mereka juga menolak rencana kenaikan iurannya.

Dalam dialog dan perumusan rekomendasi, baik dari unsur buruh maupun pengusaha sama-sama menyuarakan penolakan terkait rencana kenaikan iuran BPJS.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, dalam setiap kesempatan dan aksinya, buruh menuntut tiga hal. Pertama adalah menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan meminta pemerintah untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Sedangkan satu tuntutan lainnya adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah mengembalikan pola asuransi BPJS ke jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

"Seluruh aturan itu sangat tak berpihak kepada buruh sehingga kami meresponsnya dengan penolakan,” tuturnya.

Dijelaskannya, khusus untuk pengembalian pola asuransi dikarenakan BPJS dinilai sebagai pembangkangan negara terhadap amanat konstitusi. Saat masih di-cover jamsostek, perusahaan tak sedikitpun memotong gaji buruh untuk membayar asuransi. Sementara di BPJS, buruh wajib memberikan iurannya meski ditanggung sebagian oleh perusahaan.

"Dari dulu memang tidak setuju jamsostek yang diubah menjadi BPJS yang menuai polemik. Dari dulu kan karyawan enggak perlu dipotong gaji. Pengingkaran amanat konstitusi itu, negara melepaskan tanggung jawabnya untuk peduli,” tegasnya.[ida]


Komentar Pembaca
Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 14:25:41

Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Gunungpati Semarang
Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Tinjau Manokwari

Tinjau Manokwari

JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 07:12:00