Penerbitan Perppu Tak Berdasarkan Hasil Survei

Hukum  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 07:52:00 WIB

Penerbitan Perppu Tak Berdasarkan Hasil Survei
RMOLSumsel. Ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi untuk menerbitkan satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Tidak boleh Perppu diterbitkan karena hasil survei.

Demikian dikemukakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang merekam pendapat masyarakat mengenai revisi UU KPK. Mayoritas responden dalam survei itu menilai revisi UU yang sudah disahkan DPR itu melemahkan KPK.

Sebanyak 76,3 persen publik bahkan setuju Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK baru.

Arsul mengingatkan bahwa penerbitan Perppu bukan didasarkan pada hasil survei publik. Melainkan melalui kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik.

Itulah saya kira yang harus kita pakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislatif review (revisi UU) atau perppu atau judicial review,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).

Sementara itu, Arsul mengungkapkan bahwa kubu pendukung Joko Widodo tidak memandang perppu sebagai opsi pertama dalam mengoreksi revisi UU KPK. Menurutnya, ada instrumen lain yang bisa digunakan untuk menggugat UU KPK baru.

Koalisi Indonesia Kerja menyampaikan bahwa perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," tutupnya. [ida]

Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00