Menerbitkan Perppu KPK, Presiden Tak Bisa Dimakzulkan

Hukum  MINGGU, 06 OKTOBER 2019 , 20:16:00 WIB

Menerbitkan Perppu KPK, Presiden Tak Bisa Dimakzulkan
RMOLSumsel. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dapat dimakzulkan jika dia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi penolakan terhadap Perppu KPK, yang mengancam jika presiden mengesahkan Perppu tersebut inkonstitusional sehingga berdampak pada pemakzulan presiden.

Hal itu dikatakan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan YLBHI Fajri Nursyamsi, di mana ia membantah bahwa dengan diterbitkannya Perppu bisa berdampak pada pemakzulan presiden.

"Kami menyayangkan komentar yang justru akan membelokkan pemahaman publik terkait apa itu pemakzulan. Penerbitan Perppu sama sekali tidak akan berdampak pada pemakzulan," tegas Fajri dalam Konferensi Pers Koalisi Save KPK di Gedung YLBHI, Minggu (6/10).

Peneliti yang juga alumni Universitas Indonesia ini dengan terang menjelaskan, pemakzulan terhadap presiden itu dilihat dari adanya tindak kriminal atau tindak pidana yang dilakukan presiden.

"Ketika seorang presiden mengeluarkan kebijakan, apakah bisa ia dinyatakan melanggar sebuah undang-undang atau melakukan tindak pidana? Saya pikir jauh dari itu," paparnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL. [ida]

Komentar Pembaca
Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen
Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor
PKS Konsisten Oposisi

PKS Konsisten Oposisi

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 14:43:03

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah