Tak Bisa Ditolerir, Permendag 29/2019 Cacat Hukum

Politik  RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 09:20:00 WIB

Tak Bisa Ditolerir, Permendag 29/2019 Cacat Hukum

Menteri Enggartiasto Lukita/net

RMOLSumsel. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 yang tidak lagi mewajibkan label halal pada daging impor dinilai cacat hukum.

"Catatan YLKI Permendag ini cacat hukum karena kita punya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sedangkan Permendag 29/2019 mengisyaratkan produk yang beredar di pasar masih menyampingkan sertifikat halal," ucap Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/9).

Permendag yang dikeluarkan Menteri Enggartiasto Lukita itu juga menabrak UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur.

"Sementara Permendag ini kan mencatut Permendag lama tentang ekspor impor produk hewan yang salah satunya tidak perlu mencantumkan label halal. Peraturan menteri itu di bawah UU, jadi harus mengacu pada Undang-Undang yang ada di atasnya," ungkapnya.

"Ini enggak bisa ditolerir, karena harusnya peraturan menteri itu menyesuaikan Undang-Undang yang sudah ada, peraturan yang lebih tinggi," tandasnya. [yip]



Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00