Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha

Tak Berlakukan Pajak 10 Persen

Daerah  SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 19:36:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Pemkot Pagaralam Ancam Cabut Izin Usaha

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah serta untuk mengdongkrak penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam memberlakukan pajak 10 persen untuk para pelaku usaha restouran dan hotel.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Iwan Mieke Wijaya mengungkapkan, usaha pihaknya untuk membuat kenaikan angka partisipasi Wajib Pajak (WP) di Pagaralam masih banyak menemui kendala.

"Kita masih banyak menemui kendala walaupun telah melakukan inovasi melalui pemasangan alat Transaktion Monitoring Divice (TMD) atau Tipping Boks yang dipasang disejumlah tempat usaha resto dan hotel untuk memastikan angka riil penerimaan pajak dari sektor ini," ujarnya kepada RMOLsumselSelasa (17/9).

Dikatakanya,Kendala yang ada yaitu masih adanya keberatan dari para WP mentaati Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2018 khususnya tentang pajak 10 persen yang diperuntukan bagi usaha restoran dan hotel.

"Keberatan yang paling banyak dari para WP pemilik atau pengelolah restoran dan hotel adalah lantaran mereka menilai Perda tersebut memberatkan usaha secara langsung," katanya.

Pasalnya,Imbuh Iwan, menurut mereka pemilik usaha terpaksa harus membebankan pajak tersebut kepada konsumen sehingga dianggap berpotensi mematikan usaha.

"Paling banyak para wajib pajak ini mengatakan bahwa pajak 10 persen ini membuat usaha mereka jadi sepi karena konsumen tidak mau dikenakan pajak tetsebut," ungkapnya.

Selain itu para WP memintah pemberlakuan pajak 10 persen ini tidak diskriminatif yang hanya menyasar pelaku usaha yang beromzet diatas Rp15 juta saja namun mereka ingin aturan ini juga menyasar seluruh pelaku usaha lain.

"Dengan alasan lain para wajib pajak menilai penerapan perda serta pemasangan alat tipping boks ini dinilai diskriminatif," katanta.

Namun pihaknya tetap berkeras pemasangan TMD atau Tipping Boks ini sudah sesuai peraturan yang ada sehingga dengan adanya alat ini mampu mendongkrak PAD.

"Bagi yang tidak memberlakukan akan ada sangsi tegas mulai dari teguran lisan, tertulis dan terberat adalah pencabutan izin hingga penyegelan tempat usaha," tegasnya. [irm]

Komentar Pembaca
Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Gunungpati Semarang
Walikota Medan Terjaring OTT KPK

Walikota Medan Terjaring OTT KPK

RABU, 16 OKTOBER 2019 , 11:36:34

Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang

Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 23:48:21

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Tinjau Manokwari

Tinjau Manokwari

JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 07:12:00