BI: Bencana Asap Pelanggaran Pemenuhan Hak Dasar Warga

Politik  SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 11:50:00 WIB | LAPORAN: INTAN SRIWIDARI

BI: Bencana Asap Pelanggaran Pemenuhan Hak Dasar Warga

net

RMOLSumsel. Kebakaran perkebunan dan lahan yang semakin masif terpantau dari banyaknya titik api yang berada di wilayah Sumsel. Asap yang mengepung kota dan kabupaten menggangu aktivitas sosial. Kondisi pekatnya kabut asap yang kian parah dalam beberapa hari terakhir membuat indeks standar pencemar udara (ISPU) di Kota Palembang  masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini terjadi pada malam hari hingga pagi hari.

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang diukur melalui alat Air Quality Monitoring System (AQMS) milik KLHK Palembang  pada pukul 18.00 WIB menunjukkan hasil pengukuran konsentrasi PM 2,5 dengan nilai 400 atau di atas baku mutu. Nilai tersebut masuk dalam daftar hitam atau berbahaya.

Direktur Bumi Institute (BI) Ricky Purba dalam rilis yang diterima redaksi RMOLSumsel, menyebutkan,  setidaknya 353 titik api terpantau muncul di Sumatera Selatan, Minggu (8/9). Jumlah titik api tersebut merupakan yang terbanyak di Sumsel sepanjang tahun 2019 di tengah maraknya kebakaran hutan kebun dan lahan (karhutbunla).

"Berdasarkan pantauan satelit di situs Lapan, 353 titik api tersebut terjadi pada Sabtu hingga  Minggu petang. Jumlah tersebut terdiri dari 113 titik dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen, 227 diantaranya dengan tingkat kepercayaan 30-80 persen, sementara 13 lainnya di bawah 30 persen. Jumlah titik api dalam satu hari tersebut merupakan yang terbanyak dalam jangka satu hari selama 2019 melewati jumlah 187 titik api pada 19 Agustus dan 154 titik api pada 23 Agustus," jelas dia.

Parahnya bencana kabut asap hasil kebakaran hutan kebun dan lahan, lanjutya, menjadi salah satu praktik pelanggaran terhadap pemenuhan hak dasar warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak lansia dan ibu hamil.

Untuk  itulah, BMI dan beberapa LSM di Sumsel akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu besok (18/9) .

"Pemerintah dan pemilik konsesi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab memberikan bantuan air bersih, layanan kesehatan, dan penampungan aman asap," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi  Capunk menambahkan, hingga saat ini kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan  mencapai 2.591 hektare.

"Lambat dan kurang efektifnya antisipasi penanganan karhutbunla yang dilakukan oleh stakeholder dan lintas instansi menyebabkan kebakaran semakin menyebar dan membesar, kami dari Front Masyarakat Sumsel Anti  Asap meminta kepada Pemprov Sumsel dan seluruh institusi terkait agar dapat duduk bersama agar dapat efektif dalam melakukan penanganan Karhutbunla di Sumsel," tandasnya. [sri]


Tuntutan Front Masyarakat Sumsel Anti Asap:
1. Meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerja semua institusi yang terkait dengan kebakaran hutan kebun dan lahan,  KLHK,PNPB,BRG,TRGD.
 2. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan kelalaian maupun kesengajaan sehingga terjadinya kebakaran hutan kebun dan lahan termasuk penegakkan hukum eksekusi semua keputusan hukum dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hukuman terhadap perusahaan yg dinyatakan bersalah dalam proses kebakaran kebun dan hutan  
3. Transparansi penggunaan dana penanggulangan Karhutbunla 2019 serta hasil kegiatan penanganan.
4.Memaksimalkan peran aktif pemerintah daerah yang wilayahnya mengalami Karhutbunla dari sisi teknis, dan aksi pecegahan dan pemulihan.
5.Meningkatkan program penanganan pencegahan kebakaran Karhutbunla baik yang melibatkan perusahaan maupun masyarakat.
6.Mendorong pihak Kepolisian untuk lebih aktif melakukan penyelidikan, penyidikan sebagai bagian penegakkan  hukum terhadap Karhutbunla sehingga menciptakan efek jera
7. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel untuk berperan lebih aktif melalui politik anggaran daerah dalam program pencegahan kebakaran termasuk di dalamnya menerbitkan Pergub untuk implementasi Perda no 1 2018 mengenai pencegahan Karhutbunla



Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Tinjau Manokwari

Tinjau Manokwari

JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 07:12:00