Sekarang Bayar PBB Bisa Dibayar Di Kantor Pos

Jangan Telat Denda 2%

Ekonomi  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 20:50:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Sekarang Bayar PBB Bisa Dibayar Di Kantor Pos

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Demi mendekatkan diri kepada masyarakat, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Artinya, masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor-kantor pos terdekat.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menyampaikan, hari ini, Rabu (11/9/19), secara resmi melaunching pembayaran pajak PBB melalui kantor pos.

"Kita menambah tempat pembayaran PBB, jadi masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang jatuh tempo pada tanggal 31 September 2019," terangnya.

Sulaiman menambahkan, penyediaan tempat pembayaran melalui kantor pos ini juga, untuk menghindari pembayaran tunai yang berpotensi terjadi penyimpangan oleh petugas.

Bahkan, tidak hanya pembayaran PBB saja bisa dibayar melalui kantor pos. Sebab pihaknya mengelola 11 item pajak mulai dari pajak restoran, hiburan, hotel, BPHTP, dan lainnya.

"Kedepan tidak diperkenankan lagi petugas pajak menarik pajak langsung dengan wajib pajak, jadi semua harus dibayar secara online ke rek pajak," ulasnya.

Dengan adanya kemudahan ini, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk terlambat membayar PBB.

"Jangan sampai terlambat pembayaran pajaknya. Karena ada dendanya sebesar 2%," tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pos Regional III, Rachmat Sidik mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 50 kantor pos untuk melayani pembayaran PBB.

"Kami berupaya untuk membantu pemerintah daerah supaya serapan penerimaan PBB bisa maksimal," terangnya.

Menurut dia, pembayaran di kantor pos begitu selesai transaksi bisa langsung terhubung atau dicek melalui BPPD.

"Kita real time detik itu juga setelah pembayaran PBB sudah langsung bisa dipantau di BPPD," tandasnya. [sri]










Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar
JOKOWI TERUJI BERPENGALAMAN DALAM HAL KEGAGALAN

JOKOWI TERUJI BERPENGALAMAN DALAM HAL KEGAGALAN

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00