Pimpinan KPK Wajib Taati Keputusan Politik Negara

Hukum  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 14:47:00 WIB

Pimpinan KPK Wajib Taati Keputusan Politik Negara
RMOLSumsel. Ada yang  berbeda di Fit and Proper Test Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini. Mereka diwajibkan menandatangani Pakta Integritas bermaterai, sebagai bukti komitmen ketaatan kepada Undang-undang.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebut,  ketaaatan itu akan mengikat. Terlepas dari hasil Revisi UU 30/2002 tentang KPK yang kini sedang dibahas.

"Itu kan wajib, (KPK) nggak boleh nolak keputusan politik negara," ujar Masinton di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Masinton menyoroti soal ribut-ribut pimpinan KPK dan pegawainya belakangan ini yang lantang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang sudah disepakati Parlemen.

Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi. Sebagai abdi negara yang sudah diambil sumpah, maka pimpinan KPK harus taat kepada proses konstitusi yang dilakukan Parlemen.

"Mereka kan disumpah sebagai pejabat negara. Sumpah negara, bukan sumpah pocong. Maka taatlah kepada UUD dan perundang-undangan," pungkasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL. [ida]

Komentar Pembaca
Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00