Wuih! Capim 'Dipaksa' Laksanakan Revisi UU KPK

Hukum  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 14:25:00 WIB

Wuih! Capim 'Dipaksa' Laksanakan Revisi UU KPK
RMOLSumsel. Tidak ada pilihan lain. Siapapun yang terpilih menjadi Pimpinan Komsisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melaksanakan hasil revisi UU KPK. Ini sesuai dengan kontrak yang telah mereka tandatangani saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Rabu-Kamis (11-12/9).

Kesepuluh Calon Pimpinan (Capim) KPK yang mengikuti Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI sudah terikat kontrak.  DPR memberikan tambahan syarat. Yakni, capim diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan UU KPK hasil revisi.

"Karena pimpinan KPK kan dilantik setelah undang-undang direvisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Rabu (11/9).

Fahri menegaskan, kontrak politik itu merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU. Sebagai lembaga superbodi, KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi.

Mulai dari penyadapan, penggeledahan hingga penangkapan.

"Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang," tegasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin. Jelas dia, kontrak politik tersebut merupakan bagian dari kesepakatan di internal komisi.

Menurut Azis, hal itu terkait integritas pimpinan KPK. Dia juga menjamin proses tersebut tidak akan mengganggu independensi KPK.

Dijelaskan kembali oleh Azis, Itu maksudnya agar KPK menjalankan UU. Dan ini bagian dari memperkuat KPK itu sendiri.

"Tidak lebih dari itu," pungkas politis Golkar ini. [ida]

Komentar Pembaca
Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00