Jangan Hanya Menolak, Mari Bahas Sama-sama

Hukum  SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 22:31:00 WIB

Jangan Hanya Menolak, Mari Bahas Sama-sama
RMOLSumsel. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah seharusnya. Sebab sejak berdiri lembaga antirasuah itu, UU-nya belum pernah direvisi.

"Jadi kalau konteksnya penguatan dan penertiban bisa dipahami adanya revisi dengan pertimbangan adanya perkara yang berlarut-larut sehingga perlu adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujarnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL,  Senin (9/9).

Yang kedua, menurut Suparji, revisi UU KPK juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, salah satunya untuk mencegah hal yang kontra produktif dalam hal penyadapan.

"Jadi perlu dilakukan penertiban, ada kecenderungan penyadapan dalam konteks penegakan hukum tapi ada hal yang tidak relevan misalnya tentang pribadi dan keluarga hal itu kan penyadapan yang kebablasan," jelasnya.

Ketiga, kata Suparji, juga perlu ada penegasan terkait eksistensi KPK sebagai sebuah lembaga.

"Konteks pemikiran KPK eksistensinya lembaga apa? Itu harus ada kejelasan secara konseptual harus ada. Apakah eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dulu menjadi bagian alat presiden, tapi enggak mengira seperti ini. Menjadi lembaga superbody seperti ini. Sekarang ada kecenderungan mau kemana lembaga ini, harus jelas," ungkapnya.

Namun demikian, Suparji juga melihat dalam revisi UU KPK berpotensi untuk melemahkan, salah satunya adalah usulan adanya dewan pengawas yang ditunjuk oleh DPR.

"Kalau para pegiat anti korupsi merasa itu melemahkan ya seharusnya bisa terintegrasi untuk membahas. Daripada kita berteriak-teriak di luar dan mereka tetap jalan. Karena mereka punya hak untuk melakukan pembahasan itu," katanya.

Sejumlah poin krusial ada dalam draf revisi UU KPK antara lain, adanya keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK.

Juga kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. [ida]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

KSAD Brasil Kunjungi  TNI Indonesia

KSAD Brasil Kunjungi TNI Indonesia

SABTU, 27 JULI 2019 , 11:57:00