Soal BPJS Kesehatan, Kedepankan Kemaslahatan Rakyat

Ragam  JUM'AT, 06 SEPTEMBER 2019 , 14:33:00 WIB

Soal BPJS Kesehatan, Kedepankan Kemaslahatan Rakyat

NET

RMOLSumsel. Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat lewat Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Inisiator gerakan #KamiOposisi itu bahkan meminta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu dijalankan dengan berpegang pada amanah konstitusi dan perundang-undangan.

Saya mendesak Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan BPJS terutama sistem teknologi informasi dan manajemen operasional dengan baik sehingga memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” kata Mardani, Jumat (6/9/2019).

Ketua DPP PKS itu menyebutkan, pemerintah harus segera melakukan perbaikan terhadap enam akar masalah yang dipaparkan dalam audit BPKP, seperti rumah sakit nakal, layanan lebih banyak dari peserta, perusahaan main-main, peserta aktif rendah, data tidak valid, dan manajemen klaim.

Semua itu apabila Sistem IT-nya benar dan efisien tidak akan carut marut seperti sekarang. Apalagi masyarakat masih pakai kertas rujukan, mestinya cukup melalui aplikasi mobile,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, sejak implementasi BPJS dijalankan dari tahun 2014 hingga sekarang, sistem pengelolaannya masih jauh dari sempurna. Inilah menurut Mardani yang harus menjadi prioritas pemerintahan Jokowi ke depan.

Saya minta Presiden segera memperbaiki sistem penglolaan BPJS dengan baik dan benar sesuai UU dan menolak memberatkan masyarakat dengan memberikan sanksi bagi peserta yang tidak bayar iuran,” sebut Mardani yang secara pribadi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, DJSN dan direksi BPJS mengusulkan kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp28,5 triliun. [irm]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Sosial13 Februari 2020 14:24

Aturan Baru Dana BOS, Kepala Sekolah Terancam Penjara
Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Kriminal11 Februari 2020 09:37

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ekonomi13 Februari 2020 16:01

Olahraga10 Februari 2020 22:23