Pemindahan Ibukota Memang Wewenang Presiden

Hukum  SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 18:48:00 WIB

Pemindahan Ibukota Memang Wewenang Presiden
RMOLSumsel. Sebetulnya tidak ada yang perlu diributkan terkait rencana pemindahan ibukota negara. Karena hal itu memang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara. Kewenangan itu dijamin oleh konsitusi negara yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, di mana ia menyebutkan bahwa Pasal 4 ayat 1 bunyinya "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD".

"Perihal pemindahan ibukota ini adalah wewenang eksekutif, wewenang pemerintah," ujarnya di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Sebab itulah, Basarah meminta rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak perlu dipolemikkan.

Pasalnya, kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini, selama pemindahan ibukota masih sebatas wacana dan dicanangkan untuk pembangunan. Maka, pemerintah tidak melanggar satu aturan apapun.

"Presiden memang dibenarkan merencanakan, mengagas, merencanakan dan melaksanakan tahapan-tahapan untuk perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya adalah pemindahan ibukota negara," demikian Basarah. [ida]

Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00