Capim KPK Harus Bersinergi Dengan Polri Dan Kejaksaan

Politik  SENIN, 19 AGUSTUS 2019 , 23:28:00 WIB

Capim KPK Harus Bersinergi Dengan Polri Dan Kejaksaan

Masinton Pasaribu/net

RMOLSumsel. Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) diyakini dapat memilih pimpinan KPK yang mampu bersinergi dengan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bagitu kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Masinton Pasaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/8).  

"Melaksanakan fungsi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penindakan korupsi bukan hanya monopoli KPK," kata Masinton.

Politisi PDIP ini menilai, Pansel Capim KPK sejauh ini telah bekerja sesuai aturan yang berlaku dalam melakukan seleksi Capim Jilid V ini.

"Pansel Capim KPK sudah bekerja on the track melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon pimpinan KPK yang mendaftar ke Pansel," ujar Masinton.

Menurutnya, 40 kandidat capim KPK yang tersisa hari ini telah melalui seleksi ketat. Hal itu lantaran Pansel melakukan penelusuran rekam jejak terhadap delapan lembaga, seperti BIN, BNN, BNPT, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, hingga Dirjen Pajak.

"Harapan kami tentunya Pansel bisa membantu Presiden dan DPR dalam menyaring bakal Capim KPK yang terbaik dan mampu menjawab tantangan agenda pemberantasan korupsi Indonesia saat ini dan ke depan," ujarnya.

Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi dan misi untuk merevitalisasi agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sesuai mandat dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK.

Revitalisasi yang dimaksud Masinton yakni harus punya keberanian menata internal institusi, karena di internal agar tidak ada pengelompokan atau faksi antarpegawai dan penyidik KPK.

Sebab, kata Masinton, pakem kerja KPK yang selama delapan tahun belakangan ini hanya terjebak pada agenda rutinitas seperti penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa kejelasan target dari setiap operasi yang dilakukan.

"Karena KPK tidak menindaklanjuti dan merekomendasikan perbaikan sistem terhadap institusi yang bersangkutan dari setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan," tandasnya.[sri]



Komentar Pembaca
Fahri Menduga-duga Alasan Presiden Setujui Revisi
Terbukti Revisi Perkuat KPK, Menkumham Lega..
Revisi UU KPK Disahkan!

Revisi UU KPK Disahkan!

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

KPK Garap Anak Buah Mendag

KPK Garap Anak Buah Mendag

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

Karhutla, Visi SDM Unggul Jokowi Cuma Mimpi
RUU KPK Tinggal Disahkan di Paripurna

RUU KPK Tinggal Disahkan di Paripurna

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00