Genjot Pajak Daerah BPPD Minta Pendampingan Kejaksaan

Ekonomi  RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 19:50:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Genjot Pajak Daerah BPPD Minta Pendampingan Kejaksaan

rmolsumsel

RMOLSumsel. Berbagai cara dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Seperti hari ini, Rabu (14/8/19), badan yang dulu bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang tersebut, meminta pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, untuk mengawal kebijakan dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari dan BPPD, merupakan tindak lanjut dari Walikota untuk memaksimalkan PAD.

"Jadi kita minta bantu Kejari melalui MoU dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara," sampainya usai menandatangani Nota kesepakatan, rabu(14/08/2019) aula Gedung Kajari Palembang Jalan gubernur Bastari Jakabaring.

Menurut Sulaiman, apa yang dilakukan hari ini, adalah bentuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh BPPD untuk memaksimalkan pendapatan, dengan didampingi pihak kejaksaan.

"Dengan adanya MoU ini, maka kedepan BPPD akan berkonsultasi dengan Kejari dalam setiap kebijakan termasuk pengawalan terkait piutang pajak yang selama ini menjadi kendala kami," tuturnya.

Setelah melakukan MoU ini, maka BPPD akam melakukan pendataan agar tidak salah dalam bertindak kedepan.

"Setelah ini kita akan melakukan pendataan sebelum melakukan action di lapangan," ulasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Palembang, Asmadi mengatakan, Mou dengan BPPD Kota Palembang hari ini, adalah bentuk kerjasama pendampingan hukum baik perdata maupun tata usaha negara.

"Kedepan kita akan memberikan pendampingan berupa bantuan JPN (Jaksa Pengacara Negara) kepada Pemkot Palembang melalui BPPD," terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Asmadi, adapun secara detail, bantuan hukum tersebut berupa pendampingan jika terjadi persoalan hutang piutang antara pihak ketiga dengan BPPD Palembang.

"Seperti komplen pihak ketiga BPPD terkait surat keputusan dari BPPD jadi tinggal BPPD memberikan kuasa kepada Kejari untuk mendampingi," ulasnya

Namun yang lebih penting tambah Asmadi, nota kesepakatan ini dibuat untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan daerah.

"Akan ada team yang akan kita bentuk khusus untuk hal ini, tentunya agar keuangan daerah menjadi baik," tandasnya.[sri]


Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00