Protes Persyaratan PPPK, Honorer Sindir Menteri Susi

Ragam  JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 16:31:00 WIB

Protes Persyaratan PPPK, Honorer Sindir Menteri Susi
RMOLSumsel. Persyaratan Ijazah S1 dan Sertifikat Pendidikan untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprotes oleh para Guru Honorer K2. Menurut mereka, syarat itu sangat berat. Apalagi mereka banyak yang belum sarjana dan bersertifikasi.

Pada 12 Desember 2018, ada kesepakatan Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Muhadjir Effendy untuk mengangkat 150.669 guru honorer K2 menjadi PPPK.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 69.533 guru honorer K2 yang memenuhi kualifikasi S1 dan usia di atas 35 tahun.

Kemudian ditambah dengan 74.794 guru honorer K2 tua yang tidak memenuhi kualifikasi S1. Juga guru honorer K2 yang tidak lulus CPNS sebanyak 6.541 orang.

Disepakati juga, 74.794 guru yang belum S1 diminta segera menyelesaikan pendidikannya. Sebab, syarat menjadi guru PPPK harus berijazah paling rendah S1.

Namun, seorang guru honorer bernama Dyna Syifa menilai kebijakan tersebut sangat tidak berkesesuaian dengan realita.

Dia keberatan jika untuk guru harus punya ijazah S1. Sedangkan jabatan tinggi negara setara menteri bisa diisi oleh lulusan SMP hanya karena kaya pengalaman (ia menyindir menteri KKP Susi Pudjiastuti).

"Apa bedanya kami dengan menteri tersebut. Kami juga sangat kaya pengalaman dan penderitaan. Mengajar puluhan tahun dengan gaji rendah masih bertahan hingga saat ini," kata Dyna, guru honorer K2 dari Kabupaten Cianjur seperti diberitakan JPNN.com, Jumat (9/8).

Pemerintah, lanjut anggota Aliansi K2 Indonesia (AK2I) ini, mestinya bercermin di kaca raksasa untuk melihat kebijakannya apakah memenuhi unsur-unsur keadilan atau tidak. Jangan malah mempersulit golongan teraniaya.

"Sungguh menyakitkan.Menteri saja ada yang hanya tamat SMP. Sementara honorer K2 harus sempurna dengan segudang persyaratan," cetusnya.

Dia menegaskan, kalau pemerintah mau adil, dalam pencalonan menteri harus ada tes computer assisted test (CAT) untuk uji kemampuan. Mengingat menteri yang akan mengeluarkan berbagai kebijakan.

"Sepertinya menteri juga harus ditest CAT SKB (seleksi kompetensi bidang) biar adil. Saya yakin pasti banyak yang berguguran dan paling ada yang stroke," tambah Sunandar, guru honorer K2 Pati.

Sementara Ketum AK2I Edy Kurniadi alias Bhimma mengatakan, aturan persyaratan mendaftar PPPK dibuat pemerintah. Dan itu bisa diubah kalau pemerintah mau memperjuangkan nasib honorer K2. Hanya aturan Allah SWT yang tidak bisa diubah manusia.

"Yang pasti-pasti saja sekarang. Aturan mudah jangan dipersulit. Aturan sulit permudah saja. Kalau ada yang mempersulit laju penyelesaian honorer K2 untuk jadi ASN maka solusinya simple, rapatkan barisan seluruh honorer K2 Indonesia. Satukan tekad dan niat untuk mendobrak sumbatan yang terus menghalangi masa depan honorer K2 Indonesia," tuturnya.

Kalau masih terpecah belah, lanjut Bhimma, maka selamat tinggal status honorer K2. Akan ada gelombang besar honorer nonkategori dan umum, menggantikan posisi honorer K2 Indonesia yang belum jelas statusnya sampai saat ini.

"Buang ego jabatan forum A,B,C dan seterusnya. Bersatulah semuanya demi suksesnya perjuangan hononer K2," serunya. [ida]

Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00