Begini Modus Operandi Korupsi DD Versi Abu Nawas

Daerah  JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 14:26:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Begini Modus Operandi Korupsi DD Versi Abu Nawas
RMOLSumsel. Para Kepala Desa (Kades) harus memahami aturan-aturan hukum dalam mengelola Dana Desa (DD). Kalau tidak benar, bisa saja tergelincir ke dalam kasus hukum.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH, dalam materi yang disampaikannya pada penyuluhan dan penerangan hukum bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa di aula gedung serbaguna Kantor Camat Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU.

"Apabila ada kegiatan fiktif yang saudara-saudara lakukan dalam mengelola dana desa, pasti akan kami tindak,” tegas Abu.

Ia menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati  dalam pengelolaan dana desa,” sambungnya.

Kasi Intel Kejari OKU juga menyinggung Permasalahan yang sering timbul terkait penggunaan dana desa. Dimana penyusunan APBDes tidak berpedoman pada satuan harga. APBDes  tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat desa, Tidak ada transparansi dalam rencana pembangunan dan pertanggungjawaban, ajak BPD rapat, saat rapat buat absen, dan dokumentasi, LPJ yang dibuat ada indikasi fiktif /manipulatif atau belum memenuhi standar baku, dan tenaga pendamping berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia juga menyampaikan modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa yang umum terjadi diantaranya: Markup dalam penyusun  rencana anggaran untuk pembiayaan  kegiatan tertentu;  pengurangan kualitas dari fisik  bangunan yang dibiayai dengan dana desa; penggunaan dana desa secara fiktif dan suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerja.

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Camat Sosoh Buay Rayap M. Amin Baladi, mengatakan bahwa penyuluhan dan penerangan hukum ini sangat penting, karena diberikan arahan tentang penggunaan dana desa yang baik dan benar kepada seluruh perangkat desa yang hadir.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKU Ahmad Firdaus, menyampaikan bahwa dana desa itu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahap 1 disalurkan sebesar  20 persen, tahap 2 sebesar 40 persen dan tahap 3 sebesar 40 persen dari total dana desa,” ujar Firdaus.

Menurutnya, prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Karena masyarakat juga berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa,” kata Firdaus seraya berharap tidak ada kepala desa yang terjerat hukum karena menyalahgunakan dana desa. [ida]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah