Pemkot Terbitkan Perwali Pemberian Stimulus PBB

Ekonomi  SELASA, 23 JULI 2019 , 19:50:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Pemkot Terbitkan Perwali Pemberian Stimulus PBB

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 51 tahun 2019, tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan tahun 2019.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin, saat menggelar konfrensi pers terkait pemberian stimulus, yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor BPPD, Selasa (23/7/19).

"Setelah melalui kajian, akhirnya Pemkot Palembang mengeluarkan Perwali tentang pemberian stimulus PBB. Dimana, stimulus yang akan diberikan mencapai 75% dan akan disesuaikan kondisi, berdasarkan tiap bukunya," terangnya.

Mantan Asisten I bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang ini, stimulus atau pengurangan PBB diberikan terhadap objek pajak, dengan nilai selisih ketetapan pada SPPT PBB tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (tahun terkahir dicetak).

"Ini adalah upaya kami mencari solusi terkait pengurangan terhadap kenaikan nilai PBB yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Setelah ini kami akan segera melakukan sosialisasi dan melakukan penerbitan SPPT baru," tuturnya.

Lebih lanjut diterangkannya, pemberian stimulus PBB masuk dalam buku III yakni dari nilai Rp 300.001 sampai dengan Rp 500.000 mendapatkan stimulus 75%.

Sedangkan buku IV terdiri dari Rp 500.001 - Rp 5.000.000  dapat pengurangan 75%.

Untuk buku V Rp 5.000.001 sampai dengan Rp 99.999.999 mendapatkan stimulus 55%. Sedangkan buku VI dari Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 999.999.999.9 sebesar 20%.

"Untuk buku I dan II sampai dengan Rp 300 ribu sesuai Perda nomor 18 tahun 2019 dibebaskan dari kewajiban membayar PBB," sambungnya.

Dengan adanya pengurangan ini, menyebabkan adanya pengurangan potensi pajak dari sektor PBB. Dimana sebelum ada pemberian stimulus potensi pajak PBB bisa mencapai Rp275 miliar.

Dengan adanya pengurangan potensi tersebut menjadi berkurang menjadi Rp254 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar sudah PBB sampai saat ini mencapai Rp9,9 miliar.

"Ada pengurangan Rp130 miliar setelah stimulus yang diberikan," tandasnya. [sri]


Komentar Pembaca
Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar
JOKOWI TERUJI BERPENGALAMAN DALAM HAL KEGAGALAN

JOKOWI TERUJI BERPENGALAMAN DALAM HAL KEGAGALAN

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 , 00:45:19

Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00